Furnadi’s Weblog


Dampak Pembangunan Perkebunan Karet-rakyat
Januari 29, 2008, 2:44 pm
Filed under: Tak Berkategori

Dampak Pembangunan Perkebunan Karet-rakyat
terhadap Kehidupan Petani di Riau

IKIN SADIKIN1 DAN RUDI IRAWAN2

1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor

2 Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

Meaning sense of this paper is to explain and to analyze development process (in smallholder rubber sub sector) that have done by the government in Riau Province. Agricultural system which plantation system is a compatible model with in local people. Afterwards for to explain reality and to phenomenon analysis and what dynamic happen in that development, so analysis and it’s examine pressured to literacy study and others theory and to use information’s. The development problems appear because of the modernization strategy that applied by the government less accommodating local potential’s, with the result that local societies think that the development are not for them. And finally, development programs less popular in the societies and can not supported by the people, so consequences social change not yet.

Keyword: Development, Smallholder Rubber, Farmer Income

Pendahuluan

Latar Belakang

Selama ini telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Kebijakan ini diterapkan karena adanya kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan masih tergolong “miskin” dan umumnya menggantungkan hidupnya dari kemurahan alam di sektor pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah melalui pembangunan daerah pedesaan melalui pengembangan perkebunan karet-rakyat. Hal ini cukup beralasan, karena sejak tahun 1967 samapi 2004 luas areal, produksi dan produktivitas karet-rakyat di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu masing-masing 2,34 juta ha/tahun, 0,85 juta ton/tahun dan 3,55 kw/ha/tahun dengan laju peningkatan masing-masing 1,49; 3,06 dan 1,56 persen/tahun (Dirjen Bina Produksi Perkebunan, 2004).

Perkebunan karet-rakyat di Propinsi Riau sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Umumnya diusahakan oleh petani dalam skala kecil (sempit) dengan sistem tradisional. Berbeda dengan yang diusahakan oleh perusahaan pemerintah/swasta, dimana pengusahaannya dilakukan dalam skala besar dengan sistem teknologi modern. Namun demikian, dilihat dari proporsi luasan, kebun karet-rakyat tetap mendominasi, sehingga usaha itu patut diperhitungkan, karena dapat menentukan dinamika perkaretan Indonesia.

Pada tahun 2004 luas perkebunan karet-rakyat (PR) di Riau mencapai 359.091 ha atau 12,97 % dari luas total PR Indonesia. Sementara luas PR di Indonesia mencapai sekitar 86 % dari seluruh luas perkebunan karet total 3,26 juta hektar (Dirjen Perkebunan, 2004). Ini merupakan potensi areal lahan perkebunan karet terbesar di dunia, meskipun sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan oleh rakyat yang belum sepenuhnya menerapkan teknik dan manajemen usaha yang efisien.

Pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam kemudian dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat produktivitasnya masih rendah, yaitu hanya sekitar 5,49 kw/ha/th; disamping kualitas hasil olahan-karet juga tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah faktor pemilikan teknologi dan kemampuan sumberdaya petani masih rendah, sehingga sampai di pasaran, produk karet Indonesia dikenal sebagai yang bermutu rendah. Sementara produk karet dari negara jiran, seperti Thailand dan Malaysia tetap mampu menjaga kualitas karetnya, sehingga sampai sekarang masih menguasai pasaran karet Dunia.

Dengan fenomena tersebut, maka posisi Indonesia dalam eskalase perkaretan dunia saat ini menurun; padahal menurut Mubyarto dan Dewanta (1991) dalam periode sebelum PD-II sampai 1956 karet-alam Indonesia telah berhasil mencapai kejayaan, karena menjadi produsen karet-alam terbesar di Dunia. Kemudian, meski setelah itu ada boom harga karet-alam dunia yang cukup tinggi, namun booming harga karet tersebut hanya mampu meningkatkan jumlah areal kebun karet-rakyat saja dan belum mampu meningkatkan kualitas “bokar”. Karenanya data dari Dirjen Perkebunan (2001) menunjukkan, posisi Indonesia sejak 1990 hingga tahun 2000 tetap berada di posisi kedua setelah Thailand sebagai produsen karet-alam dunia.

Mubyarto dan Dewanta (1991) menyatakan: Meskipun dalam banyak publikasi meyakinkan tentang besarnya peranan dari industri karet yang memproduksi barang-barang konsumsi vital bagi masyarakat modern, namun kenyataan di pusat-pusat produksi karet-rakyat di Sumatera dan Kalimantan masih menyedihkan, karena kemiskinan yang serius masih mewarnai kehidupan para petani karet. Pendek kata, sampai tahap sekarang sudah banyak usaha pembangunan perkebunan karet-rakyat dilakukan pemerintah, tapi (relatif) masih belum mampu secara nyata mengangkat derajat hidup petaninya.

Dalam upaya untuk meraih kembali posisi Indonesia sebagai produsen karet-alam terbesar di dunia dan memperbesar peranan subsektor perkebunan dalam menyumbang devisa negara. Pemerintah perlu melakukan terobosan baru dalam membangun perkebunan karet-rakyat, baik yang sudah ada maupun yang belum/dalam proses pengembangan. Sebab membangun perkebunan karet-rakyat, selain bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi atau bokar, juga pada hakekatnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup petani dan menghapus berbagai dimensi kemiskinan.

Banyak usaha telah dilakukan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan perkebunan karet-rakyat, seperti melalui SRDP1, PIR/NES2, TCSDP3, PRPTE4, dsb. Tapi strategi pembangunan (proyek) perkebunan yang ditempuh saat itu bertujuan untuk meningkatkan devisa negara melaui ekspor yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah modernisasi dengan mengadopsi dan menggunakan teknologi diberbagai bidang pertanian (seperti pemakian bibit unggul, pupuk kimia, pengendalian hama/penyakit, dll, sampai ke teknik-teknik pengolahan).

Tingkat pendapatan mayoritas penduduk Riau yang notabene petani pekebun adalah masih rendah, karena tingkat produksi masih rendah, yaitu sekitar 3-5 kw/ha/thn. Kenyataan ini sangat ironis, sebab dengan berbagai proyek yang telah dikembangkan oleh pemerintah sepertinya belum membuahkan hasil yang signifikan terhadap kesejahteraan hidup petani, padahal sumbangan sektor perkebunan terhadap pendapatan daerah maupun nasional sangat besar (Rusli dkk, 1996).

Perumusan Masalah

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya di subsektor perkebunan belum begitu banyak berarti dalam rangka meningkatkan kemakmuran kehidupan petani, sebab persoalan pembangunan, khususnya dalam perkebunan karet-rakyat, tidak cukup hanya sekedar meningkatkan produksi semata. Artinya strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah selama ini yang mengacu hanya kepada landasan asumsi-asumsi ekonomi neo-klasik, perlu ditinjau kembali, sebab dalam paradigma itu manusia hanya dipandang dari satu sisi, yaitu sebagai makhluk rasional yang hanya terangsang oleh insentif material. Hal ini terbukti dalam realitas kehidupan sosial/ekonomi petani selama ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Karenanya untuk mengurai berbagai persoalan yang dihadapi dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saat ini sudah seharusnya mempertimbangkan potensi sumberdaya lokal, sebab telah dimilki, melembaga dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.

Berkait dengan hal tersebut, maka permasalahan yang perlu diketahui dan dicari jawabannya adalah: pertama, sejauh mana usaha pembangunan perkebunan karet-rakyat yang telah dilakukan pemerintah selama ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani; kedua, apakah pembangunan perkebunan juga telah mampu menciptakan perubahan (sosial, kultural) yang lebih baik untuk masyarakat sekitar, dan ketiga, apakah usaha pembangunan tersebut sudah memanfaatkan berbagai potensi sosial dan budaya masyarakat lokal yang menciptakan suatu perubahan, misalnya tradisi-tradisi, lembaga-lembaga norma, dan adat masyarakat. Selanjutnya apakah pembangunan tersebut juga turut memberdayakan lembaga lokal atau kelompok sosial yang menunjang pembangunan perkebunan karet tersebut.

tinjauan pustaka

Pembangunan adalah sebuah kata kunci yang selama ini sering disosialisasikan oleh pemerintah sebagai lembaga untuk menyejahterakan rakyat; seolah-olah berbagai persoalan mendasar yang berkembang dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat dapat diselesaikan dengan adanya pembangunan. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan yang dipilih dan dilakukan oleh pemerintah di suatu Negara berlainan coraknya, sebab istilah pembangunan bisa dimaknai secara berbeda oleh setiap orang/pemerintahan. Banyak hal yang bisa menimbulkan perbedaan, salah satunya adalah karena adanya perbedaan cara pandang dalam mengejar masa depan yang lebih baik. Berkait dengan pemaknaan terhadap konsep pembangunan, terlebih dulu akan dikemukakan beberapa makna yang terkandung dalam istilah pembangunan tsb, sebab selama ini, istilah pembangunan sering dimaknai dengan modernisasi (modernization), pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan perubahan sosial (social change).

Menurut Schoorl (1980), modernisasi adalah penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas, bidang kehidupan atau semua aspek masyarakat. Pendapat ini dapat diartikan, jika suatu masyarakat atau bangsa ingin membangun maka harus menghilangkan semua unsur yang tidak rasional. Dengan kata lain segala sesuatu yang sifatnya tradisional harus dihindarkan, karena dapat menghambat langkah modernisasi pada tahap-tahap selanjutnya. Konsep Schoorl hampir sama dengan pendapat Wilbert Moorre (Long, 1987). Menurutnya konsep modernisasi adalah suatu transformasi secara menyeluruh masyarakat tradisional atau masyarakat pra-modern menjadi masyarakat yang bercorak teknologi dan organisasi sosialnya seperti yang terdapat di negara-negara dunia Barat yang maju, makmur secara ekonomik dan relatif stabil secara politis.

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan pertama, problem keterbelakangan di segala aspek/kehidupan yang ada di Dunia ketiga dapat diselesaikan dengan pembangunan yang menerapkan strategi modernisasi. Artinya mereka memandang bahwa kerumitan persoalan di Dunia ketiga seperti masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan dll akan dapat di atasi dengan modernisasi. Dengan demikian aspek yang paling menonjol dalam modernisasi ini adalah perubahan teknik produksi (industri) dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern; karena inspirasi modernisasi di dunia Barat dihasilkan oleh adanya revolusi industri yang terjadi di Inggris. Dimana setelah revolusi industri, muncul, pemahaman seluruh aspek persoalan kehidupan akan dapat diselesaikan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi. Kedua adalah bahwa pembangunan juga mengindikasikan adanya suatu transformasi atau perubahan dari satu jenis aktivitas ke aktivitas lain, misalnya dalam bidang ekonomi.

Proses pembangunan yang dilaksanakan dengan strategi modernisasi, kemudian diasumsikan akan mampu menggerakan sektor ekonomi. Karena dengan berkembangnya teknologi dan industri, maka perekonomian dengan sendirinya akan mengikuti laju kecepatan sektor industri. Oleh karena itu pembangunan dengan strategi modernisasi tidak akan mampu mengisolasi faktor ekonomi yang dengan sendirinya akan mengikuti langkah dan arah perubahan proses tersebut. Tetapi justru sebaliknya, seperti yang diungkapkan oleh Smelser dalam Long (1987), bahwa usaha ini sebagai suatu upaya untuk memadukan dan memberikan perubahan sosial ekonomi. Karena pada dasarnya pembangunan ekonomi-di pedesaan yang berlangsung akan memberikan implikasi terhadap: (a) perubahan dari cara-cara tradisional kepada aplikasi ilmu pengetahuan yang berrasionalitas tinggi, dan (b) munculnya pertanian komersial, dimana proses ini dicirikan dengan adanya pergeseran dari sistem pertanian subsisten menuju ke pertanian sistem pasar.

Proses ini secara linier akan meningkatkan output (produksi) setiap individu/kelompok masyarakat yang selanjutnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat suatu bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain meningkatnya pendapatan per kapita penduduk merupakan suatu isyarat terhapusnya persoalan-persoalan ketertinggalan di negara-negara Dunia ketiga. Karena masih banyak negara/Pemerintahan di Dunia ketiga yang memaknai pembangunan hanya sebatas bertumbuhnya ekonomi, maka pembangunan disebut berhasil jika indikator ekonomi meningkat, jadi berhasilnya pembangunan hanya dilihat dari sisi kenaikan pendapatan nasional riel dalam jangka waktu tertentu (Thirwall dalam Ndraha, 1990).

Padahal tidak hanya demikian. Proses modernisasi itu sendiri sangat berkait dengan perubahan sosial, sebab perubahan sikap masyarakat dan lembaga-lembaga sosial merupakan prasyarat dalam modernisasi, sebagai konsekuensi dari modernisasi itu niscaya akan menghasilkan perubahan. Menurut Soemardjan (1962) perubahan sosial adalah perubahan lembaga-lembaga masyarakat (institutions) yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk tata nilai, sikap dan pola perilaku kelompok. Artinya modernisasi dapat tercapai jika terjadi adanya perubahan sikap masyarakat, lembaga-lembaga sosial terhadap nilai-nilai yang dibawa oleh langkah modernisasi tsb.

Berbeda dengan perubahan yang terjadi di negara Barat. Perubahan sosial yang terjadi di Dunia ketiga awalnya lebih banyak digerakkan, dirangsang dan diapengaruhi oleh adanya keterlibatan pengaruh berbagai kekuatan ekstrateresterial, yaitu kekuatan yang berasal dari luar desa atau kekuasaan atas desa (Long, 1987). Karena itu pemerintahan di negara-negara Dunia ketiga kemudian sering membuat lembaga (formal) tertentu di tingkat desa dengan tujuan untuk memacu modernisasi, pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Meskipun dalam proses pembangunan untuk mewujudkan perubahan itu tidak netral dari berbagai hambatan/tantangan yang berasal dari unsur dalam desa sendiri.

Pada dasarnya ada dua faktor penghambat perubahan sosia (Horowitz dalam Ndraha, 1980), yaitu yang bersifat kolektif (collective resistance) dan yang bersifat individual. Tantangan yang bersifat kolektif, biasanya dilakukan atas dasar keamanan dan ketertiban, sedangkan tantangan yang bersifat individual biasanya bersifat intelektual. Kedua tantangan ini dilandasi oleh ketakutan akan hancurnya tradisi, sebagai milik masyarakat yang telah dipegang secara temurun. Sedangkan menurut Evers (1988), tantangan perubahan sosial dalam masyarakat Dunia ketiga justru datang dari kaum elite yang biasanya dianggap sebagai agen perubahan; terlebih lagi, jika perubahan tersebut merugikan kepentingan kalangannya sendiri. Disinilah penting adanya unsur fleksibelitas sosial agar proses pembangunan yang dilakukan melalui modernisasi dapat berlanjut dan memberi manfaat bagi masyarakat banyak, sebab menurut Eisenstadt dalam Long (1987), modernisasi dapat dilanjutkan hanya kalau masyarakat dapat mengembangkan unsur fleksibelitas, berusaha menyelesaikan masalah-masalah baru yang selalu berubah dan mau menerima lingkungan institusi sentral. Meskipun demikian diharapkan institusi sentral yang dibangun di pedesaan bersifat lebih adaptif dengan kondisi lokal di tempat institusi itu berada.

Jadi dengan beragamnya makna yang terkandung dari konsep ataupun teori-teori pembanguan tersebut akan digunakan untuk menganalisis suatu teorema pembangunan yang dipilih oleh pemerintah menjadi suatu kebijakan dalam melakukan strategi pembangunan perkebunan karet-rakyat di Propinsi Riau yang telah memiliki pengaruh dan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat petani disekitarnya. Pembahasan selanjutnya akan merekontruksi teorema suatu proses pembangunan perkebunan karet-rakyat di Propinsi Riau dari sisi sosiologi, yang dimulai dengan ulasan sejarah perkaretan di Riau.

PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perkebunan Karet-rakyat dan Kondisi Petani di Riau

Tanaman karet mulai dikenal dan dibudiayakan oleh masyarakat di Propinsi Riau, berkait dengan sejarah perkaretan di Indonesia. Karet mulai dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang awalnya ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman baru-koleksian (Penebar Swadaya, 1992). Dan selanjutnya tanaman karet dikembangkan menjadi tanaman perkebunan dan tersebar di beberapa daerah.

Adanya krisis tembakau dan kopi yang menjadi komoditas andalan pemerintah kolonial Hindia Belanda (HB), mendorong pemerintahan HB untuk membangun perkebunan karet (PK). Pada tahun 1864, PK mulai diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia, dengan pertama kali dibuka di daerah Pamanukan dan Ciasem (Jawa Barat) oleh Hofland-perusahaan Belanda. Jenis tanaman karet yang ditanam di waktu itu adalah karet “rambung” (Ficus elastica). Dan karet jenis Hevea brasiliensis baru ditanam di Sumatera Timur, tahun 1902. PK di Indonesia lebih berkembang setelah Netherlands Indies membuka pintu bagi para investor asing, terutama dari Inggris, Belanda dan Belgia serta Amerika. Seiring dengan itu, pemerintah HB untuk pertama kalinya memperkenalkan sistem perkebunan besar (modern) yang dibuka di daerah Indragiri pada 1893. Selanjutnya disusul oleh perkebunan-perkebunan lainnya. Sehingga pada 1915, di seluruh Kepulauan Riau, Indragiri dan Kuantan terdapat 12 onderneming.5 Tanah-tanah erfpacht6 yang luas di Japura, Kelawat, Sungai Lalak, Sungai Parit Gading, Air Molek dan Sungai Sagu, kemudian dimanfaatkan untuk ditanami pohon karet (Penebar Swadaya, 1992).

Seiring dengan perkembangan permintaan karet-alam Dunia, terutama setelah adanya pengaruh “boom” harga karet-alam setelah PD II. Perkebunan karet yang dikelola oleh rakyat (perkebunan rakyat) sudah terlebih dahulu di kenal masyarakat Riau, bahkan jauh sebelum diperkenalkan oleh pemerintah kolonial HB. Petani mendapatkan benih atau bibit tanaman karet dari para jemaah haji yang singgah di Malaysia atau Singapura. Selain itu pedagang-pedagang Cina (Malaysia dan Singapura) yang membeli produksi karet-rakyat, juga sering membawakan benih-benih karet untuk ditanam. Karena itu tanaman karet sudah merupakan bagian dari budaya kehidupan para petani di Riau. Selain didukung oleh kondisi alam, juga sistem pertanian-kebun bagi masyarakat Riau merupakan suatu bentuk adaptasi di bidang pertanian, karena cengkraman iklim dan kesuburan tanah di Riau yang tidak sebaik di Jawa yang sarat dengan intensifikasi tanaman pangan, maka disebut oleh Rusli dkk (1996), subsektor perkebunan di Propinsi Riau melaju lebih cepat dibanding dengan sektor pertanian tanaman pangan.

Jadi budaya pertani-kebun yang mendasari kehidupan penduduk di Riau adalah kehidupan pertanian yang berpusat pada lahan kering. Sehingga tanaman-tanaman utama yang telah lama menjadi kesukaan dan seting budaya mereka adalah tanaman karet dan kelapa. Sementara, tanaman kelapa sawit baru berkembang pada zaman prakemerdekaan. Kebanyakan perkebunan kelapa sawit yang ada di Propinsi Riau dikelola oleh pemerintah (BUMN) ataupun perusahaan swasta besar yang melibatkan hanya segelintir penduduk sebagai tenaga buruh harian atau kerja borongan kasar.

Kondisi Sosial Ekonomi Petani Karet dan Wajah Desa: Realitas Empiris

Asumsi-asumsi umum yang sering dipakai selama ini adalah keadaan sosial ekonomi petani karet mempunyai hubungan dengan hasil produksi karet-rakyat. Ini berarti, usaha peningkatan produksi dan mutu karet-rakyat secara otomatis akan meningkatkan kondisi sosial ekonomi petani. Dengan kata lain peningkatan produksi dan mutu hasil kebun menjadi tidak berarti, jika keadaan sosial ekonomi petaninya tidak berubah. Untuk itu usaha yang sering dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi petani karet adalah melalui peningkatan pendapatan.

Kalau dilihat besarnya pendapatan petani karet tradisional di Riau yang dihimpun dari data Dinas Perkebunan Propinsi Riau (1991) dalam hasil penelitian Rusli dkk (1996), rataan pendapatan per bulan hanya mencapai Rp.28.230. Tingkat pendapatan seperti ini jelas secara gamblang akan berdampak kepada kesulitan petani untuk dapat memelihara kebun karetnya agar mampu menghasilkan produksi yang lebih baik. Jangankan memelihara kebun, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pun sangat minim. Pada akhirnya keadaan sosial ekonomi petani karet yang masih kurang memadai, dilihat dari sisi pendapatan dan distribusinya berakibat pada pemeliharaan tanaman karet yang kurang intensif. Dan pada gilirannya tentu produksi karet-rakyat pun tidak akan mampu memberikan harga yang layak bagi kehidupan petaninya. Kondisi demikian sesungguhnya terjadi juga pada petani karet-rakyat di Propinsi lainnya, seperti Jambi, Sumsel, Kalbar, dan Sumbar (Thahar, 2000).

Kondisi sosial ekonomi petani yang sangat rawan (terdesak oleh kebutuhan ekonomi rumah tangga) ini sering dimanfaatkan oleh pihak luar (toke, tengkulak) melalui pemberian bantuan finansial (hutang) sehingga lama-kelamaan akibatnya para petani karet menjadi semakin sulit keluar dari ikatan hutang-piutang. Karenanya petani tidak pernah memiliki posisi tawar yang sesuai dengan kewajaran. Dan jika kondisi seperti ini terus berlangsung, maka petani tidak akan mampu menghilangkan masalahnya sendiri, untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang melilitnya.

Kondisi sosial ekonomi petani karet tersebut sebetulnya hanya menggambarkan bagaimana sesungguhnya wajah petani karet di pedesaan di Propinsi Riau dan juga di daerah pedesaan lain di Indonesia. Artinya, kehidupan masyarakat pedesaan di Propinsi Riau yang masih didominasi oleh para petani karet-rakyat (basis agraris), kehidupannya masih dalam serba kekurangan dan derajat kesejahteraanya masih rendah. Menurut Rusli dkk (1996), jumlah desa miskin yang terdapat di Propinsi Riau tahun 1990 mencapai 291 desa dari total 1.142 desa dan pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan Riau mencapai 572,6 ribu orang atau 18,08% (BPS, 2003). Mungkin kalau diadakan penelitian dan kajian lebih lanjut, tidak mustahil jumlah desa miskin ini akan semakin bertambah jumlahnya, karena adanya “badai” krisis multi dimensi berkepanjangan yang hingga sekarang masih terus bergulir.

Pemasaran Karet-Rakyat : Jaringan Bisnis Karet di Tingkat Bawah

Rendahnya harga karet yang diterima oleh petani selama ini sering dituduhkan karena jeleknya kualitas produksi karet-rakyat. Sebaiknya ke depan, persoalan yang menimpa petani karet ini tidak dilihat hanya dari sisi rendahnya mutu karet yang dihasilkan petani karet-rakyat. Namun perlu juga dilihat dari sisi faktor penyebab lainnya, misalnya sisi hubungan sosial antara petani dengan pihak lain yang ada di tingkat lokal. Artinya, persoalan rendahnya harga (pendapatan) dan kehidupan petani tidak hanya disebabkan oleh persoalan teknis semata, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan situasi dan kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah. Iklim sosial yang dimaksud adalah adanya kenyataan bahwa penentuan harga karet di tingkat bawah justeru sering ditentukan oleh keterikatan hubungan sosial antara petani kecil, petani besar dengan pedagang karet di tingkat lokal yang menggiringnya ke sudut posisi tawar petani karet-rakyat menjadi lemah.

Kenyataan seperti ini, di pedesaan sulit sekali untuk dihindarkan. Keinginan yang besar dari petani untuk tetap menjaga ke-eratan hubungan sosial sering memaksa dan menghilangkan rasionalitas petani dalam berbisnis. Artinya, kebanyakan petani di pedesaan lebih cenderung untuk menomor-satukan hubungan resiprositas sosial dibandingkan dengan keuntungan bisnis semata, meskipun bisnis karet tersebut merupakan penyokong kehidupan ekonomi keluarga. Realitas seperti ini bukan sesuatu yang mustahil adanya, karena sampai saat ini, di pedesaan masih banyak dijumpai para toke atau petani besar (induk somang), disamping berperan sebagai pembeli produksi karet, juga masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan petani produsen; baik itu sebagai mertua/famili, atau pemberi dana bagi kehidupan rumah tangga, dsb. Jadi karena hubungan patron-client tersebut sudah bercampur aduk dengan hubungan sosial kekeluargaan, maka hubungan resiprositas dan keterikatan sosial tersebut, secara implisit pada akhirnya menjadi rikuh-pakewuh dan dapat menyulitkan posisi petani dalam adu tawar-menawar dalam proses penentuan harga bagi produksi karetnya. Karenanya kebanyakan mereka, suka atau tidak, terpaksa atau rela, mereka pasrah dan menerima harga yang telah ditentukan (sepihak) oleh para toke atau induk somang-nya.

Variabel lain yang juga berperan ikut menentukan tingkat pendapatan petani adalah rantai pemasaran karet, sebab kenyataan menunjukkan bahwa begitu banyaknya lapisan pedagang yang terlibat, sehingga menjadikan rantai tataniaga karet di sini cukup panjang, dan kondisi demikian sudah merupakan suatu fenomena lama. Petani tidak pernah bisa langsung dalam memasarkan produksi karetnya kepada pabrik atau pedagang eksportir. Paling kurang mereka harus melalui dua atau tiga orang pedagang perantara yaitu pedagang di tingkat desa dan pedagang di tingkat kecamatan. Meski disadari; rantai tataniaga yang pendek sulit dijumpai, karena umumnya sentra produksi karet-rakyat di Riau relatif jauh dari pusat kota dengan kondisi jaringan transportasi yang kurang memadai. Karenanya petani harus melalui rantai pemasaran yang panjang dan berliku, mulai dari pedagang ditingkat kelompok, di tingkat desa, pedagang di tingkat kecamatan, sampai ke pedagang agen-komisi, baru masuk ke pabrik pengolahan atau eksportir karet.

Panjangnya rantai tataniaga itu berakibat kepada rendahnya harga jual di tingkat petani, karenanya petani hanya bisa menerima harga karet apa adanya. Mubyarto dan Dewanta (1991) menyebutkan bahwa dengan adanya rantai tataniaga yang panjang tersebut petani karet di Sumatera dan Kalimantan hanya menerima sekitar 25-30% dari harga ekspor karet-alam. Bandingkan dengan pendapatan petani karet di negara jiran Malaysia yang mampu menerima paling kurang 70-80% dari harga ekspor karet-alam. Jadi tidak mustahil bila kehidupan sosial ekonomi petani karet di pedesaan Riau masih rendah dan jauh tertinggal. Dengan begitu, meskipun produksi karet-rakyat tinggi, tapi menjadi tidak banyak berarti karena tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petaninya. Untuk itu penting adanya perhatian pemerintah terhadap upaya pembangunan perkebunan karet-rakyat yang mampu memberikan dampak positif terhadap perbaikan derajat hidup petani.

Pembangunan Perkebunan Karet-rakyat di Riau

Strategi Kebijakan Pembangunan

Adanya kenyataan bahwa kondisi sosial dan ekonomi petani di pedesaan kurang baik, Pemerintah Indonesia dewasa ini semakin intensif melaksanakan berbagai program pembangunan di daerah pedesaan. Kartodirdjo (1990) menyebut istilah itu dengan syndrome pedesaan. Jadi, jika akan memecahkan berbagai persoalan di pedesaan, maka harus bertitik tolak dari syndrome tersebut. Menurutnya ada dua jenis syndrome pedesaan, yaitu syndrome kemiskinan (berkait dengan rendahnya produktivitas, pengangguran, tuan tanah, dan kurang gizi) dan syndrome inertia (adanya sifat serba patuh, pasivisme, fatalisme dan ketergantungan) yang sudah lama berakar. Kedua syndrome ini merupakan persoalan pokok yang sudah laten yang perlu segera dipecahkan dalam program pembangunan. Dengan upaya mengatasi kedua syndrome tersebut diharapkan semua sumberdaya alam dan manusia yang sangat potensial di negeri ini dapat dikembangkan untuk mempertinggi martabat kehidupan rakyat.

Upaya untuk mengatasi persoalan pedesaan di Riau, sejak tahun 1970-an pemerintah (Pusat dan Daerah) telah melakukan pembangunan dengan menerapkan strategi modernisasi. Secara umum strategi yang diterapkan untuk membangun perkebunan karet-rakyat adalah melaui cara: Pertama, pemerintah membentuk pusat-pusat pengolahan karet di beberapa daerah sentra produksi, dengan sasaran untuk menampung dan mengolah lateks dari hasil perkebunan rakyat. Program ini bertujuan untuk memperbaiki mutu olahan karet-rakyat. Kedua, melakukan pembinaan perkebunan rakyat dengan membentuk unit pelaksana proyek (UPP). Di daerah Propinsi Riau, program ini lebih dikenal dengan istilah proyek SRDP. Sistem ini diharapkan mampu berfungsi sebagai pembina petani karet secara menyeluruh, meliputi dari masalah penanaman hingga persoalan pemasaran.

Strategi program pembangunan yang diterapkan pemerintah tersebut selain untuk memperbaiki kondisi pendaptan petani, juga dalam jangka panjang diaharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial petani. Strategi dan program pertama dilaksanakan hampir di seluruh daerah yang menjadi sentra-sentara produksi karet-rakyat di Riau. Di tahap-tahap awal pelaksanaan program ini banyak sekali petani yang merespon positif. Karena dipandang dalam menyukseskan program tersebut, pemerintah mengeluarkan seluruh daya dan upayanya, meskipun tidak jarang ada unsur pemaksaan dari oknum agar petani berkenan membawa ojol-nya ke pusat pengolahan yang dibangun oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan target proyek, karenanya kurang memperdulikan jenis-jenis keluhan petani yang ada. Pola seperti ini sebenarnya merupakan pola yang tidak dikehendaki oleh petani, karena menurut pandangannya dalam pelaksanaan program ini, pemerintah cenderung memaksakan kepentingannya sendiri untuk mengejar target pembangunan yang telah ditetapkan lebih dahulu di belakang meja.

Salah satu keluhan para petani dalam pelaksanaan program ini adalah kesulitan untuk mematuhi peraturan dalam kriteria standar kadar karet-kering tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Kebiasaan petani sebelumnya tidak pernah memperhatikan kriteria standar kadar karet kering ini. Tapi setelah masuknya program pemerintah tsb, justru banyak sekali peraturan yang dianggap membebani kegiatan usahatani karet mereka. Hal ini jelas merugikan petani, karena pengalaman berkebun karet selama turun-temurun, persoalan ini tidak pernah menjadi hambatan, dan kenyataannya ojol mereka juga laku terjual atau dibeli oleh para tengkulak.

Seiring dengan perjalan waktu, program pemerintah ini pada akhirnya kalah bersaing dengan para tengkulak dan induk somang dalam menampung produksi karet-rakyat. Karena para tengkulak dan induk somang lebih banyak mengetahui apa yang diinginkan oleh para petani, disamping mereka telah lama menjalin hubungan sosial dengan pekebun karet. Sementara Pemerintah dalam koridor untuk menyejahterakan rakyatnya, selain hanya mengejar target kepentingannya sendiri, juga justru sering menganggap terhadap para tengkulak dan induk somang sebagai musuh petani dan musuh pemerintah dalam pemasaran karet-rakyat. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah hubungan antara petani dengan para tengkulak dan induk somang, tidak hanya sekedar hubungan dagang semata, tapi lebih dari itu, terdapat ikatan sosial mereka yang sudah begitu kuat dan mengakar lebih lama. Hal ini yang kurang diperhitungkan oleh program proyek pemerintah sejak masa Orde-lama, Orde-baru, sampai pemerintahan Orde-terakhir. Karena pola dan strategi program pemerintah seperti itu, maka belakangan berdampak kurang baik terhadap para petani karet di Riau, sehingga program tersebut gagal dalam memenuhi esensi tujuan dan sasaran pembangunan yang hakeki.

Para petani mengetahui bahwa program tersebut lebih banyak untuk memenuhi kepentingan politik pemerintah yang mengejar peningkatan devisa dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena keinginan pemerintah yang menggebu-gebu tersebut yang justru sering melupakan kepentingan utama, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Karena itu, maka pada akhirnya petani kurang merasakan manfaat adanya pembangunan sentra-sentra penampungan produksi karet yang dibuat oleh pemerintah di dekat Lokasi kebun petani, sebab selama ini tidak menyentuh langsung kepada kepentingannya, apalagi meningkatkan taraf kehidup keluargaannya.

Kegagalan program yang pertama, mendorong pemerintah untuk mengembangkan strategi strategi kedua yang melakukan pembinaan perkebunan rakyat dengan membentuk UPP. Salah satu usaha ini di Riau dikenal dengan istilah proyek SRDP yang utamanya ditujukan untuk membangun dan mengembangkan perkebunan karet-rakyat. Sebagaimana program yang pertama, proyek SRDP ini juga kental dengan nuansa “modernisasi”. Oleh karena itu tidak mustahil bahwa untuk melaksanakan kelancaran proyek ini perlu memenuhi persyaratan tertentu dan dana yang diharuskan oleh sistem tersebut.

Dalam pembangunan proyek SRDP ditargetkan peningkatan pendapatan petani harus mencapai minimal US $ 1.500 per tahun. Artinya proyek ini dikatakan berhasil jika para petani yang dibinanya mampu menghasilkan pendapatan dalam setahun sebesar US $ 1.500. Untuk itu setiap petani yang ingin menjadi peserta proyek SRDP harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut antara lain petani harus mempunyai kebun karet minimal 2 ha, berusia tidak lebih dari 45 tahun, jarak antara kebun dengan rumah tidak lebih dari 1 km, dsb.

Selain itu dalam pelaksanaannya, ternyata para petani juga masih dibebani dengan persyaratan teknik budidaya yang menurut mereka masih “asing”, meskipun bagi managemen proyek sudah menjadi standar yang sudah given harus dilaksanakan. Standar baku modernisasi perkebunan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menggunakan teknologi baru, seperti memakai bibit unggul, pupuk lengkap, pengendalian hama/penyakit sampai teknik penyadapan.

Secara demikian, singkatnya riwayatnya proyek SRDP ini hampir sama dengan program pertama, yaitu gagal di tengah perjalanan. Persyaratan yang ditetapkan oleh proyek bukan membuat petani senang dan terbantu, tapi sbaliknya justru mereka semakin merasa berat terbebani. Sering pemerintah kurang memperhatikan kendala realita sosial yang dihadapi petani karet di tingkat lokal. Misalnya tentang persyaratan usia yang diharuskan oleh proyek tidak lebih 45 tahun. Padahal kebanyakan yang mengelola perkebunan karet-rakyat adalah para petani yang usianya sudah relatif tua, sebab umumnya para generasi muda lebih suka merantau ke luar desa atau sekolah ke pusat keramaian kota.

Selain itu ada juga kendala dalam teknik penyadapan dan pemeliharaan. Umumnya petani kesulitan untuk menyadap dua kali sehari seperti yang ditentukan oleh proyek. Petani lebih senang menyadap kebun karet sesuaikan dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Artinya jika keluarga kekurangan uang, misal anaknya yang sekolah meminta biaya; maka mereka baru melakukan penyadapan kebun dengan rajin. Dalam hal proses pembangunan perkebunan tersebut, selain Pemerintah kurang memperhatikan kebiasaan-kebiasaan petani yang telah dilakukan secara turun-temurun, juga masih kurang memperhatikan kendala-kendala sosial-kunci yang dihadapi petani. Malah, terkesan Pemerintah cenderung memberantas budaya petani yang telah mentradisi tersebut. Karenanya tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang menerapkan strategi modernisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat justru akhirnya menemui kegagalan.

Sektor perkebunan karet-rakyat dibangun dengan mengintroduksi berbagai macam teknologi yang mutakhir, semua persoalan yang berkaitan dengan rendahnya produksi karet dan produktivitas lahan dipecahkan secara teoritis yang dianggap paling rasional, sementara semua hal yang bersipat tidak rasional banyak diabaikan. Padahal, tindakan pengabaian terhadap budaya masyarakat ini yang kemudian justru sering menjadikan bumerang dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Akibatnya, semua jenis program dan institusi yang dibentuk oleh pemerintah (formal) untuk melaksanakan program itu tidak mendapat dukungan dari petani dan tidak populer yang akhirnya menemui kegagalan, mati dan bergeletak di tengah jalan, sebelum tujuan utamanya tercapai.

Peranan Perkebuan Karet dalam Membangun Masyarakat Petani di Riau

Konsep pembangunan dewasa ini lebih banyak dimaknai oleh sebagian besar petani hanya sebagai upaya untuk meningkatkan devisa negara dengan jalan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (economic growth). Artinya berhasil atau gagalnya program pembangunan hanya diukur dari indikator ekonomi semata. Padahal kalau saja pembangunan hanya dimaknai sebatas itu, mungkin sejak zaman Orde Lama hingga Orde Baru pembangunan Indonesia sudah nyata menunjukkan kemajuannya. Tapi kenyataannya dapat dilihat dalam pembangunan perkebunan nasional, khususnya dalam pembangunan perkebunan karet. Menurut Mubyarto dan Dewanta (1991), sumbangan ekspor komoditas karet untuk devisa negara sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1925, khususnya dari daerah Sumatera Timur. Sumbangan tersebut terus meningkat seiring dengan peningkatan permintaan karet-alam dunia. Pada awal masa Orde Baru (1971), sumbangan devisa negara dari karet-alam baru sebesar US $ 22 juta. Kalau dikaitkan dengan penerimaan ekspor nasional, maka sumbangan dari sektor ini saja mencapai 16%. Pada tahun 1980 penerimaan devisa negara dari sektor perkebunan telah meningkat menjadi US $ 1.113 juta.

Demikian pula halnya yang terjadi dengan pembangunan perkebunan karet-rakyat di Propinsi Riau. Tujuan pembangunan perkebunan skala mikro adalah untuk meningkatkan produksi yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Sedangkan dalam skala yang lebih besar (nasional/makro) pembangunan perkebunan untuk meningkatkan sumbangan devisa negara dari sektor perkebunan. Untuk itu, kemudian pemerintah mengadakan dan melaksanakan berbagai proyek pembangunan perkebunan karet-rakyat, seperti SRDP, PIR/NES dan PRPTE. Menurut Rusli dkk (1996), sebagian besar komoditas perkebunan yang merupakan komoditas ekspor dihasilkan oleh perkebunan rakyat yang produktivitasnya masih rendah. Memang dengan adanya proyek-proyek perkebunan rakyat tersebut produktivitas karet-rakyat dapat meningkat, dari sebelumnya hanya berkisar antara 300-500 kg/ha/tahun meningkat menjadi 800 kg/ha/tahun.

Namun makna pembangunan sesungguhnya bukan hanya economic growth semata. Sebab jika keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari peningkatan indikator ekonomi saja, akan dapat menyesatkan banyak orang. Pada dasarnya hakikat pembangunan tidaklah sesederhana itu. Sebab salah satu makna pembangunan adalah untuk mengadakan perubahan sosial di dalam masyarakat dan pembebasan. Apakah keberhasilan pembangunan tersebut berdampak positif terhadap perubahan masyarakat sekitar dan menjadikan masyarakat lebih otonom, kreatif dan mandiri?. Hal ini perlu ditinjau dan dikaji lebih jauh secara menyeluruh dari berbagai dimensi sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat seutuhnya.

Kalau mencermati makna pembangunan sebagai suatu agen perubahan sosial, maka perlu dilihat sejauh mana derajat pembangunan tersebut membawa dampak terhadap perubahan sosial. Sebab perubahan sosial yang dimaksudkan adalah mengarah kepada suatu perubahan lembaga-lembaga (instituions) masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan sistem sosial, seperti nilai sosial, sikap dan pola perilaku masyarakat pedesaan. Artinya pembangunan yang dapat dinilai berhasil tentu tidak hanya mampu menunjukkan perubahan-perubahan terhadap indikator ekonomi semata. Namun lebih jauh dari itu, makna dan keberhasilan pembangunan sesungguhnya dapat langgeng jika mampu melakukan perubahan sosial seperti disebutkan tadi. Jika pembangunan bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, maka mutlak harus melibatkan masyarakat setempat, termasuk mengacuhkan budaya dan norma yang berlaku, sehingga dengan adanya pembangunan, masyarakat merasa diberdayakan, dan tidak hanya dijadikan sebagai subyek pembangunan semata.

Kelembagaan tingkat desa yang dimaksud adalah mencakup semua institusi yang ada di pedesaan, baik lembaga-lembaga formal (organisasi-organisasi) maupun lembaga-lembaga non-formal (kelompok dan pranata sosial). Sebenarnya pemerintah daerah Riau menaruh perhatian yang besar untuk membina lembaga masyarakat dalam upaya menggerakan pembangunan di berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Dalam rangka menunjukkan kepeduliannya, Pemerintah pusat dan Pemda selanjutnya mengatur (top-down planning) lembaga masyarakat di pedesaan dengan mengeluarkan Undang-undang, Kepres/Inpres, dan berbagai perda lainnya (seperti UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kepres No. 4/1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan koperasi/KUD). Selanjutnya diwujudkan dalam lembaga-lembaga formal seperti LMD, LKMD, KUD, Kelompok Tani, Kelompok KB, Kelompok Belajar dll. Diantara berbagai lembaga formal bentukan Pemerintah yang diandalkan untuk menggerakan pembangunan adalah LKMD dan KUD. LKMD merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di tataran yang paling bawah. Sedangkan KUD diharapkan akan mampu menggairahkan sektor ekonomi produktif di pedesaan.

Kalau dilihat dari hasil penelitian yang berkaitan dengan pembangunan di Propinsi Riau Rusli dkk (1996), maka terlihat bahwa dari 19 LKMD di desa-desa penelitiannya banyak yang tidak efektif. Keberadaan lembaga LKMD di pedesaan hanya sebatas memperlihatkan papan nama saja di halaman Kantor Desa. Sementara gagasan dan kegiatannya untuk menggerakan masyarakat atau melakukan perubahan di desa masih jauh dari harapan. Demikian pula dengan KUD yang diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian desa, ternyata menunjukkan belum nyata terbukti. Banyak KUD yang belum mampu berfungsi sebagai lembaga pemasaran di daerah pedesaan. Masalahnya banyak KUD tidak mampu membuka jaringan (relasi) lebih luas sampai ke lokasi pusat produksi karet. Rantai pemasaran hasil kebun berupa getah (ojol) dari perkebunan rakyat hingga pabrik pengolahan sepenuhnya masih dikuasai oleh para toke (tengkulak) yang mampu membuka jaringan kerja ke tingkat paling bawah dan mampu membentuk sistem patron-client yang sudah mengakar kuat di tingkat produsen karet di pelosok desa.

Perubahan sosial di pedesaan juga sulit terlaksana, karena pada umumnya lembaga-lembaga formal bentukan Pemerintah itu kurang populer di tengah masyarakat, sehingga keikutsertaan masyarakat desa pun (misalnya menjadi anggota) sangat kecil. Realitas ini sebenarnya cukup beralasan, karena banyak petani menyaksikan terjadi kasus (misalnya penyelewengan dana), sehingga lembaga-lembaga formal Pemerintah di pedesaan reputasinya kurang baik. Bahkan istilah KUD pun sering kali diplesetkan menjadi Ketuo Untung Duluan. Fenomena-fenomena yang berkembang inilah akhirnya semakin menyurutkan masyarakat untuk ikut aktif dalam proses pembangunan. Ternyata masalahnya tidak hanya melanda lembaga LKMD dan KUD saja, namun juga sampai kepada Kelompok Tani (KT). Penelitian Rusli dkk (1996) mencatat sekitar 80% KT di Propinsi Riau yang terdapat di ketiga kabupaten besar (Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hilir) ternyata masih merupakan KT pemula (Tabel 1). Padahal KT diharapkan sebagai lembaga kunci yang mampu menggerakan pembangunan pertanian di pedesaan.

Disamping lembaga-lembaga formal, juga ada lembaga non-formal yang telah tumbuh lama berkembang di kalangan masyarakat. Namun ironisnya lembaga tradisional/lokal tersebut tidak pernah atau diabaikan keterlibatannya dalam proses pembangunan. Justru sebaliknya yang sering terjadi di lapangan, banyak sekali kelompok tani yang dibentuk Pemerintah tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya. Karena kelompok formal tersebut dirasakan oleh masyarakat petani bukan sebagai patner dalam bekerja, namun hanya dipandang sebagai “rival” saja, sehingga petani setempat pun merasa perlu untuk menjaga jarak dan mempertahankan eksistensinya.

Tabel 1. Jumlah Kelompok Tani Menurut Kabupaten/Kodya dan Kelas Perkembangan.

No.

Kabupaten / Kodya

Kelas

Pemula

Lanjut

Madya

Utama

Jumlah

1.

Indragiri Hulu

381

155

25

-

561

2.

Indragiri Hilir

1.083

183

63

11

1.340

3.

Kepualauan Riau

63

23

-

-

86

4.

Kampar

756

241

57

-

1.054

5.

Bengkalis

776

377

173

14

1.340

6.

Pekanbaru

35

9

-

-

44

Jumlah

3.093

988

318

25

4.424

Sumber: Kanwil Deptan Riau tahun 1992 dalam Rusli dkk.1996

Kalau dicermati, sesungguhnya kelompok non-formal tersebut sudah beradaptasi dan teruji kemampuannya di lingkungan masyarakat setempat. Perkembangannya lebih didorong oleh adanya kebutuhan-bersama, seperti kelembagaan gotong royong yang didasarkan pada tradisi batobo yang menjadi ikatan turun temurun, karenanya sampai sekarang keberadaannya tetap masih eksis. Meskipun aktivitas yang dilakukannya berupa pengolahan tanah sampai tahap pemanenan. Dalam hal ini, petani yang tergabung dalam kelompok batobo tidak pernah mempersoalkan luas atau sempit lahan yang akan dikerjakannya. Tapi mereka secara berkelompok mampu menanggung seluruh biaya natura yang dipergunakan selama berlangsungnya kegiatan batobo secara sukarela. Jadi kalaulah Pemerintah mampu membaca kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga non-formal yang ada di pedesaan secara simbiosis mutualistis, tidak mustahil program pembangunan Pemerintah yang selama ini banyak berujung dengan kegagalan, akan mendapat sambutan yang bernilai positif dari masyarakat petani di pedesaan Riau.

Upaya mempercepat dan memberikan stimulus kepada masyarakat Riau agar mampu meningkatkan produksi kebun dan kesejahteraan keluarganya, selain lembaga-lembaga formal, saat ini Pemerintah juga telah melibatkan perusahaan negara (BUMN) dan swasta yang kemudian membangun perkebunan karet. Awalnya pilihan ini sudah baik, karena perkebunan karet-rakyat telah lebih lama membudaya dalam kehidupan masyarakat Riau. Namun dalam menetapkan strategi selanjutnya untuk diterapkan di lapangan sering mengabaikan kendala sosial yang serius. Misalnya dalam pembangunan sebuah perkebunan. Pemerintah biasanya tidak pernah memikirkan bagaimana fungsi pengawasan bisa dijalankan dengan baik, juga perlunya membangun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi. Dampaknya pembangunan perkebunan yang dibangun jauh dari pusat pengawasan pemerintah menjadi suatu daerah yang benar-benar “terisolasi”. Sebab pelaksanaan pembangunan tanpa adanya kontrol dari pemerintah, berarti juga tidak melaksanakan fungsinya, yaitu melibatkan masyarakat untuk memberdayakan mereka. Dengan demikian wajar kalau pihak perusahaan dituduh hanya berfikir untuk mengejar keuntungan kelompoknya sendiri.

Akibat permasalahan isolasi tersebut jika tidak diantisipasi dengan cepat, maka tidak mustahil kemudian pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah hanya akan membuat kesan yang negatif di mata masyarakat. Artinya permasalahan program pembangunan tsb lebih terkesan hanya sebagai sinterklas yang membagi-bagikan sarana dan dana, namun tidak memberikan dampak yang nyata dan mengakar pada masyarakat sebagaimana disebutkan Rusli dkk (1996). Selain itu hadirnya berbagai perusahaan swasta juga cenderung sebagai “kelompok luar” yang keberadaannya kurang mengakar pada kehidupan masyarakat lokal (kurang berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi penduduk setempat). Karenanya hadirnya perusahaan swasta sering menimbulkan kecemburuan sosial masyakarat lokal, dengan alasan etos kerja yang rendah, akhirnya masyarakat setempat tidak ikut dilibatkan dalam pekerjaan. Bahkan langkah yang ditempuh perusahaan pun akhirnya hanya merekrut tenaga kerja dari luar daerah yang dianggap lebih mampu.

Orientasi Pembangunan Daerah: Sudut Pandang Baru

Propinsi Riau luasnya 94.562 km2 dan memiliki situasi geografis khusus, karena Propinsi ini terdiri dari banyak pulau ( 3.214 buah) dengan daerah perairannya yang luas (Depdikbud, 1993). Karena itu orientasi dalam membangun daerah (wilayah) untuk meningkatkan kehidupan masyarakatnya juga memerlukan strategi dan kebijakan tersendiri. Dengan demikian sebaiknya strategi dan kebijakan pembangunan yang ditempuh harus berlandaskan realita yang ada. Artinya usaha pembangunan harus dilandasi dengan kenyataan daerah yang sebenarnya dan menggunakan segala kemampuan sumberdaya daerah yang tersedia. Bukan sebaliknya, dengan menyontek konsep pembangunan ala Barat menjadi suatu keharusan, karena kemampuannya mencetak hutang dari luar negeri dianggap suatu prestasi gemilang. Tujuan pembangunan yang hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi tinggi memang tidak selalu salah, tetapi pengalaman telah menunjukkan bahwa tujuan itu sering membuat pandangan kita menjadi kabur dan lupa dengan persoalan pokok yang dihadapi masyarakat petani, yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan pedesaan yang sesungguhnya, maka semua gaya dan orientasi lama harus segera ditanggalkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan di Riau tentu harus melihat dan memadukan berbagai aspek potensi yang ada di wilayahnya. Kenyataan ini tidak dapat dihindari jika kemudian Propinsi Riau juga memiliki pembangunan yang sifatnya multidimensi. Artinya, di satu sisi Propinsi Riau mempunyai pembangunan yang berdimensi pertumbuhan ekonomi sangat cepat, dan umumnya ada pada sektor industri pertambangan, pengolahan minyak, dan pengolahan kayu. Namun dalam kenyataannya industri-industri ini tidak begitu banyak memiliki pengaruh yang nyata terhadap kehidupan masyarakat. Sementara di sisi lain Propinsi ini juga mengalami permasalahan pembangunan masyarakat suku terasing seperti suku Sakai, Talang Mamak, dan Suku Laut, bahkan akibat cepatnya pertumbuhan pembangunan seperti itu, justru kemudian semakin menyingkirkan dan menyengsarakan masyarakat lokal ini.

Demikian pula dengan pembangunan pertanian, khususnya di subsektor perkebunan di daerah Propinsi Riau juga menghadapi permasalahan yang khas dan kompleks, yaitu di satu sisi pembangunan dan perkembangan di subsektor perkebunan secara ekonomi menunjukkan atau berjalan relatif cepat, tapi di pihak lain masih belum mampu memberikan perubahan dalam kehidupan sosial (pendapatan dan kesejahteraan rakyat). Sepertinya pembangunan tsb tidak membangun dan tidak memberdayakan masyarakat serta lembaga-lembaga lokal yang sudah ada, sehingga manfaat pembangunan subsektor ini pun akhirnya hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang saja, sementara sebagian besar masyarakat masih tetap belum nyata merasakan hasil pembangunan dimaksud.

Oleh karena itu, dengan realita yang ada, maka sebaiknya dalam mengatasi berbagai kesenjangan dan kemiskinan tersebut, perlu dilihat paling kurang dalam tiga dimensi; pertama, pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentunya harus melalui pemanfaatan sumberdaya lokal, terutama yang dikuasai oleh kelompok-kelompok masyarakat kecil (petani); kedua, perlunya memberikan kemudahan kepada kelompok petani miskin untuk memperoleh dan memanfaatkan (aksesbilitas) tanah, modal, dan berbagai infrastruktur serta input-input produktif lainnya, dan ketiga, perlunya mengembangkan struktur sosial kelembagaan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat, khususnya untuk para petani dan kelompok miskin lainnya agar mereka nantinya mampu mengatasi permasalahannya sendiri, kreatif dan mandiri. Ketiga hal tersebut dalam jangka panjang akan menciptakan kehidupan yang produktif dan diharapkan mampu meningkatkan kesempatan saha dan produktivitas kerja serta pendapatan keluarga petani.

Selain itu perlu juga diperhatikan bahwa, meningkatkan taraf kehidupan petani dan kelompok masyarakat miskin lainnya merupakan bagian integral dari pembangunan yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan sungguh-sungguh. Dalam hal ini pengaruh aspek sosial dan kelembagaan semakin menekankan pentingnya proses pentahapan kegiatan untuk menanggulangi persoalan tersebut. Oleh karena itu kegiatan untuk meningkatkan kehidupan petani dan kelompok masyarakat miskin tidak dapat dilihat sebagai suatu perhitungan untung dan rugi atau manfaat dan biaya yang diterima saja. Meskipun demikian strategi untuk menanggulangi permasalahan tersebut masih perlu didasarkan pada peningkatan kesempatan kerja/usaha dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Intinya strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang perlu ditempuh adalah yang mampu memacu kemandirian masyarakat. Meskipun pada awalnya memang harus melakukan kemajuan ekonomi daerah sehingga bisa mengurangi kesenjangan untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang pembangunan secara terus-menerus. Sebagai konsekuensi dari strategi dari kebijakan tersebut, tentu mengharuskan berbagai lembaga formal (instansi pemerintah) dan lembaga swasta serta masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk melihat kembali peran masing-masing dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan jalur-jalur pemerataan.

Program-program yang perlu dibuat untuk melaksanakan strategi dan kebijakan itu misalnya pertama, mengembangkan infrastruktur yang menghubungkan daerah sentra produksi perkebunan (karet) dengan pusat pertumbuhan sehingga mampu membuka isolasi daerah itu. Terbukanya isolasi akan melancarkan komunikasi, sehingga memudahkan informasi, pendidikan, pengawasan dan sebagainya. Kedua, mengembangkan kegiatan pertanian rakyat kembali melalui jalur yang benar, misalnya dengan pola intensifikasi dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal serta dibarengi dengan pemberdayaan lembaga agribisnis yang ada dengan memperhatikan keterkaitan antar subsistem di tingkat lokal. Ketiga, perlu mengembangkan swadaya lokal. Artinya membangun kemampuan masyarakat agar mampu mengatasi masalahnya sendiri secara otonom, kreatif dan mandiri.

Untuk membangun ini, perlu pembinaan dari pihak (lembaga) atas desa yang bersifat multisektoral. Karena pada kenyataannya kepentingan masyarakat (petani) di pedesaan tidak pernah tunggal, melainkan majemuk, sehingga memerlukan pelayanan yang sinergi dan terpadu. Keswadayaan lokal ini juga menyangkut kelembagaan lokal, SDA dan SDM lokal dan berbagai perencanaan di tingkat lokal pula. Kemudian yang keempat adalah perlu memadukan seluruh kebijaksanan dan strategi itu dalam keputusan pemerintah (daerah) yang mungkin dapat direfleksikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sehingga porsi untuk mengatasi persoalan ketimpangan kehidupan masyarakat dapat ditangani dengan seimbang dengan porsi kegiatan yang ditujukan untuk kegiatan pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Kesimpulan

Proses pembangunan wilayah (daerah) di Provinsi Riau sering menghadapi banyak masalah yang cukup komplek. Selain luasnya wilayah dan banyak Pulau, permasalahan muncul karenan disebabkan oleh adanya keragaman aksesibilitas antar daerah, teknologi, sumberdaya manusia dan tingkat perkembangan pembangunan. Keadaan seperti ini lebih kentara di daerah pedesaan. Di mana sebagian besar masyarakat Riau yang tinggal di pedesaan adalah sebagai petani karet-rakyat yang umumnya tingkat kesejahteraan mereka masih dalam kondisi yang memprihatinkan.

Sejauh ini strategi dan langkah kebijakan Pemerintah untuk membangun dan mengembangkan perkebunan karet-rakyat telah dilaksanakan, seperti (a) Pembentukan pusat-pusat pengolahan karet di beberapa daerah sentra produksi dengan tujuan menampung dan mengolah lateks dari hasil perkebunan rakyat dan untuk memperbaiki mutu olahannya, (b) Melakukan pembinaan perkebunan rakyat dengan membentuk unit pelaksana proyek (UPP) yang lebih populer di Propinsi Riau dikenal dengan proyek SRDP.

Meskipun program ini berfungsi sebagai pembinaan petani-karet secara menyeluruh dari masalah budidaya sampai ke persoalan pemasaran. Tapi dalam perjalanannya masih belum memberi banyak dampak dan manfaat kepada petani kebun, terlebih lagi bagi masyarakat miskin lain di pedesaan. Penyebabnya adalah; strategi pembangunan perkebunan lebih condong/berorientasi kepada peningkatan produksi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan memperbesar devisa negara. Sementara, aspek persoalan sosial kemasyarakatan seperti lembaga-lembaga lokal dan berbagai relasi produksi di tingkat lokal yang terkait langsung dengan upaya meningkatkan tarap kehidupan masyarakat di pedesaan justru tidak dibangun secara memadai dan terkesan diabaikan.

Hadirnya perusahaan perkebunan besar yang modern, seperti perkebunan milik BUMN dan Swasta yang diharapkan akan mampu memberikan stimulus pada masyarakat untuk lebih produktif, ternyata juga tidak bisa memberikan “apa-apa”. Bahkan kehadiranya justru dianggap sebagai “kelompok lain” oleh masyarakat. Sehingga berbagai program Pemerintah, termasuk yang berkait dengan pembangunan perkebunan rakyat kurang mendapat dukungan di tingkat bawah, dan tidak jarang yang mendapat penolakan dari masyarakat lokal. Pada akhirnya tujuan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, malah melahirkan ketimpangan (kemiskinan) baru dalam banyak aspek. Jadi, pilihan strategi pembangunan perkebunan karet-rakyat yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dipandang belum mampu mencapai sasaran yang sesungguhnya, yaitu membangun dan menciptakan masyarakat (petani) agar mereka mampu mengatasi segala persoalannya secara mandiri, kreatif dan otonom.

Saran

Agar pembangunan dapat bergerak dengan baik dan berhasil seperti yang diharapkan, maka pemerintah harus memilih strategi pembangunan yang mampu mengelaborasikan berbagai modal dan kekuatan yang ada di tingkat lokal, baik yang berupa SDA, SDM maupun modal-modal sosial lainnya untuk menggerakan roda pembangunan di Riau. Sebab keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari meningkatnya indikator ekonomi saja. Namun yang lebih penting dari itu adalah model pembangunan yang mampu mengadakan perubahan sosial, sehingga dapat melahirkan masyarakat (petani) yang memiliki kemampuan dalam memecahkan persoalan keluarganya secara otonom, kreatif dan mandiri. Jadi kalau sudah mencapai tingkatan yang demikian boleh jadi bahwa pembangunan sudah memberikan dampak positif terhadap nilai tambah derajat kesejahteraan hidup petani khususnya dan rakyat banyak pada umumnya.

Daftar Pustaka

BPS. 2003. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

BPS. 2001. Statistik Penduduk Indonesia 2001. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Depdikbud. 1993. Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Daerah Riau. Depdikbud, Jakarta.

Dirjen Perkebunan, 2004. Statistik Perkebunan Karet Indonesia 2002-2004. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.

Dirjen Perkebunan, 2001. Statistik Perkebunan Karet Indonesia 1999-2001. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.

Evers Hans Dieter, 1988. Teori Masyarakat Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern. Yayasan Obor. Jakarta.

Kartodirdjo, Sartono. 1990. Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Long, Norman, 1987. Sosiologi Pembangunan Pedesaan. Bina Aksara. Jakarta.

Mubyarto dan Dewanta, Awan Setyawan. 1991. Karet Kajian Sosial Ekonomi. Aditya Media, Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Rineka Cipta. Jakarta.

Penebar Swadaya. 1992. Karet Strategi Pemasaran Tahun 2000, Budidaya danPengolahan. Panebar Swadaya. Jakarta.

Rusli, Said dkk. 1996. Pembangunan dan Fenomena Kemiskinan Kasus Profil Riau. Grasindo. Jakarta.

Soemardjan, Selo. 1962. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yayasan Obor. Jakarta.

Schoorl, J.W. 1980. Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara Sedang Berkembang. Gramedia. Jakarta.

Suwarsono & Alvin So. 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan Indonesia. LP3ES. Jakarta.

Thahar Nasrul. 2000. Petani Karet Jambi Terbelenggu Kemiskinan. Harian Kompas, 25 Juli 2000, p.26, Jakarta.

 

1 Smallholder Rubber Development Project.

2 Perkebunan Inti Rakyat/Nucleus Estate Smallholder.

3 Three Crops Smallholder Development Project.

5 Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor.

4

5 Perkebunan pemerintah Hindia Belanda

6 Tanah yang disewa oleh perusahaan swasta dari pemerintahan Hindia Belanda untuk perkebunan.



2005 Karet Bangkit
Januari 29, 2008, 2:31 pm
Filed under: Tak Berkategori

2005 Karet Bangkit

Banjarmasin, BPost
Karet asal Kalimantan Selatan diharapkan bisa menjadi andalan untuk mendongkrak ekspor pada 2005 ini. Komoditi ini, merupakan satu andalan ekspor non migas mendampingi hasil dari sektor perkebunan lainnya seperti kelapa sawit dan rotan.

Komoditi baru non tambang yang diharapkan bisa menggenjot ekspor ini terus ditingkatkan kinerjanya mengingat tahun 2005 ini cukup berat bagi Kalsel untuk meningkatkan lagi ekspornya setelah terjadi pertumbuhan ekspor yang cukup signifikan yaitu sebesar 35 persen lebih.

Kepala Disperindag Kalsel, Drs H Hadi Soesilo, mengatakan harga karet di pasaran dunia saat ini cukup bagus. Diharapkan, komoditi karet ini bisa menyelamatkan ekspor Kalsel pada 2005 ini.

Menurutnya, Kalsel berupaya menggenjot ekspor non tambang karena tidak mau mengambil risiko kerusakan alam yang semakin parah di masa mendatang setelah kehancuran hutan Kalimantan akibat dibabat pada masa lalu.

Kalsel sendiri, pada 2005 hanya menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 10-15 persen. Meski tidak dapat dipungkiri, batu bara masih merupakan andalan ekspor, tapi Kalsel tidak mau ambil risiko hanya dengan mengandalkan komoditi tersebut.

“Kita harus berupaya agar komoditi non tambang bisa menjadi primadona ekspor Kalsel. Memang batu bara mendominasi ekspor kita 2004, tapi kami tidak ingin berbangga dengan meningkatnya volume ekspor tambang itu. Kita lebih menyukai peningkatan ekspor kita berasal dari produk olahan non tambang,” papar Hadi.

Untuk meningkatkan ekspor non tambang itu, masih ada beberapa upaya yang harus dilakukan secepatnya, yaitu membenahi SDM yang ada dan melihat trend produk yang sedang diminati di pasar dunia. Dengan menguasai informasi pasar dunia, Kalsel bisa mempersiapkan produk-produk yang diminati secara maksimal.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo), Sulaiman Abdullah, mengatakan harga karet memang sedang membaik di tingkat dunia. Saat ini, harganya mencapai 1,17 dolar Amerika.

Harga ini termasuk cukup stabil sejak bulan November tahun lalu, dimana harga karet jenis TSR 20 saat itu dihargai 1,18 sen dolar Amerika. Akhir tahun lalu, harga karet masih fluktuatif pada kisaran angka tersebut, bahkan pernah mencapai 1,18-1,22 dolar Amerika per kilogramnya.

Mengenai negara pemakai karet Indonesia terbesar masih dipegang Amerika disusul Jepang, China, Korea, Jerman dan Kanada. Sementara itu total ekspor karet produksi Kalselteng selama sebulan mencapai 10 ribu ton. sig


 

Copyright © 2003 Banjarmasin Post



Karet untuk Rumah Tahan Gempa
Januari 29, 2008, 2:23 pm
Filed under: Tak Berkategori

Karet untuk Rumah Tahan Gempa

  • Ekspor Kalsel meningkat 24,1 persen

BANJARMASIN, BPOST – Permintaan dunia terhadapt komoditi karet Kalsel terus meningkat. Dilihat dari nilai ekspor 2005-2006 mengalami kenaikan sebesar 188 persen, begitu juga volume ekspornya melonjak 121,3 persen.

“Untuk volume ekspor 2005 cuma 11,466.98 ton sedang 2006 meningkat menjadi 13,916.06 ton. Begitu juga nilainya, 2005 cuma 50 juta AS meningkat di 2006 menjadi 94,1 juta dolar AS,” kata Kepala Dinas Perkebunan Kalsel, Ir Haryono, saat memaparkan Prospek Komoditi Karet Kalsel dihadapan puluhan pimpinan bank di kantor Bank Indonesia, Rabu (16/5).

Peningkatan itu, jelas Haryono, karena tingginya permintaan negara China untuk keperluan industri otomotif seperti ban, industri alas kaki serta alat kesehatan.

“Dan sekarang yang lagi tren pondasi rumah tahan gempa yang terbuat dari karet, banyak negara maju minta karet dari Indonesia karena kualitasnya sangat baik,” paparnya.

Meski demikian, tandas Haryono, permintaan dunia terhadap karet lokal terbesar adalah bahan setengah jadi atau Standart Indonesia Rubber (SIR). Sedang karet jadi Ribbet Smoked Sheet (RSS) sangat rendah cuma 2,6 juta dolar AS.

“SIR ini nilai ekspornya 2006 mencapai 91,4 juta dolar AS dan terus meningkat dibandingkan 2005 yang cuma 48,7 juta dolar AS,” lanjutnya.

Meningkat
Sementara itu Pemimpin Bank Indonesia (BI) Cabang Banjarmasin, Endoong Abdul Gani mengatakan, kinerja ekspor Kalsel triwulan I tahun mencapai 833 juta dolar AS atau mengalami peningkatan sebesar 162 juta dolar AS (24,13 persen) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Menurut Endoong, nilai ekspor Kalsel pada triwulan ini mencapai 902,7 juta dolar AS, tumbuh sebesar 12,68 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yang cuma 801,2 juta dolar AS.

“Dari sisi nominal kenaikan ekspor masih dipengaruhi kenaikan ekspor batu bara yang mengalami kenaikan sebesar 90,45 juta dolar AS,” katanya saat Kajian Ekonomi Kalsel Triwulan I-2007 di BI Banjarmasin, Rabu (16/5).

Meskipun mengalami kenaikan, kata Endoong, namun terdapat beberapa komoditi unggulan yang mengalami penurunan seperti minyak sawit dan kayu olahan.

Dikatakan Endoong, laju impor barang ke Kalsel pada triwulan I mencapai 69,13 juta dolar AS atau turun 60,52 juta dolar AS (46,7 persen) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Penurunan impor alat pengangkutan, jelas dia, mencapai 92,6 juta dolar AS (78,72 persen) dibandingkan triwulan sebelumnya akibat berhentinya operasional beberapa perusahaan batu bara.

Dari sisi ekspor, diperkirakan masih akan mengalami kenaikan harga komoditi batu bara, cpo dan karet di pasar internasional yang masih cenderung bertahan pada level yang cukup tinggi. tri


 

Copyright © 2003 Banjarmasin Post



Karet untuk Rumah Tahan Gempa
Januari 29, 2008, 2:22 pm
Filed under: Tak Berkategori

Karet untuk Rumah Tahan Gempa

  • Ekspor Kalsel meningkat 24,1 persen

BANJARMASIN, BPOST – Permintaan dunia terhadapt komoditi karet Kalsel terus meningkat. Dilihat dari nilai ekspor 2005-2006 mengalami kenaikan sebesar 188 persen, begitu juga volume ekspornya melonjak 121,3 persen.

“Untuk volume ekspor 2005 cuma 11,466.98 ton sedang 2006 meningkat menjadi 13,916.06 ton. Begitu juga nilainya, 2005 cuma 50 juta AS meningkat di 2006 menjadi 94,1 juta dolar AS,” kata Kepala Dinas Perkebunan Kalsel, Ir Haryono, saat memaparkan Prospek Komoditi Karet Kalsel dihadapan puluhan pimpinan bank di kantor Bank Indonesia, Rabu (16/5).

Peningkatan itu, jelas Haryono, karena tingginya permintaan negara China untuk keperluan industri otomotif seperti ban, industri alas kaki serta alat kesehatan.

“Dan sekarang yang lagi tren pondasi rumah tahan gempa yang terbuat dari karet, banyak negara maju minta karet dari Indonesia karena kualitasnya sangat baik,” paparnya.

Meski demikian, tandas Haryono, permintaan dunia terhadap karet lokal terbesar adalah bahan setengah jadi atau Standart Indonesia Rubber (SIR). Sedang karet jadi Ribbet Smoked Sheet (RSS) sangat rendah cuma 2,6 juta dolar AS.

“SIR ini nilai ekspornya 2006 mencapai 91,4 juta dolar AS dan terus meningkat dibandingkan 2005 yang cuma 48,7 juta dolar AS,” lanjutnya.

Meningkat
Sementara itu Pemimpin Bank Indonesia (BI) Cabang Banjarmasin, Endoong Abdul Gani mengatakan, kinerja ekspor Kalsel triwulan I tahun mencapai 833 juta dolar AS atau mengalami peningkatan sebesar 162 juta dolar AS (24,13 persen) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Menurut Endoong, nilai ekspor Kalsel pada triwulan ini mencapai 902,7 juta dolar AS, tumbuh sebesar 12,68 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yang cuma 801,2 juta dolar AS.

“Dari sisi nominal kenaikan ekspor masih dipengaruhi kenaikan ekspor batu bara yang mengalami kenaikan sebesar 90,45 juta dolar AS,” katanya saat Kajian Ekonomi Kalsel Triwulan I-2007 di BI Banjarmasin, Rabu (16/5).

Meskipun mengalami kenaikan, kata Endoong, namun terdapat beberapa komoditi unggulan yang mengalami penurunan seperti minyak sawit dan kayu olahan.

Dikatakan Endoong, laju impor barang ke Kalsel pada triwulan I mencapai 69,13 juta dolar AS atau turun 60,52 juta dolar AS (46,7 persen) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Penurunan impor alat pengangkutan, jelas dia, mencapai 92,6 juta dolar AS (78,72 persen) dibandingkan triwulan sebelumnya akibat berhentinya operasional beberapa perusahaan batu bara.

Dari sisi ekspor, diperkirakan masih akan mengalami kenaikan harga komoditi batu bara, cpo dan karet di pasar internasional yang masih cenderung bertahan pada level yang cukup tinggi. tri


 

Copyright © 2003 Banjarmasin Post



Permintaan latek naik tetapi harga tidak jelas
Januari 17, 2008, 3:26 am
Filed under: Tak Berkategori
..

Petani Karet Resah

Palangka Raya - Belum stabilnya harga karet membuat petani karet di Kalteng resah. Mereka sering kecewa, hanya dalam waktu satu minggu setelah naik harga karet kembali anjlok.

Yustia Estingan, petani sekaligus pengumpul karet dari Muara Teweh mengaku tidak mengetahui penyebab seringnya harga karet anjlok . Penurunan harga jual terkadang bisa sampai 50 persen dari harga biasa.

“Terakhir terjadi Desember, harga jual tiba-tiba turun drastis bahkan ke pabrik sekali pun. Tapi untung awal Januari tadi harga mulai sedikit lebih baik,” katanya.

Menurut Yustia, anjloknya harga terjadi hampir setiap pergantian tahun tanpa sebab yang jelas. Dengan kondisi itu, petani karet hanya bisa pasrah seraya berharap harga bisa kembali normal.

Saat ini harga karet dari petani berkisar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Namun saat anjlok, harga jual karet hanya sekitar Rp2.500 hingga Rp4.500 per kilogram. “Sekarang harga karet tergantung kualitasnya,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng HM Asera mengakui adanya keluhan petani karet terkait fluktuasi harga. Karena itu pihaknya dalam setiap kesempatan menyarankan para petani membentuk kelompok seperti koperasi untuk mengumpul karet sekaligus memantau harga.

Pasalnya selama ini, kata dia, kebakanyakan petani menjual karet kepada tengkulak. Akibatnya, harga jual yang ditawarkan kepada petani cukup rendah sehingga hasil yang didapat petani juga sedikit. mgb/ck7

 

SUPLEMEN

Suplemen Politik Hukum Agama Pendidikan

 

IKLAN

 

Iklan Mini Baris

 
         
       

-
Hak Cipta � 2002 – Pikiran Rakyat Cyber Media



Perebutan komoditas karet di Kalbar
Januari 17, 2008, 3:09 am
Filed under: Tak Berkategori

EREBUTAN KOMODITAS KARET DI KALBAR

Tanggal :  07 Oct 2005
Sumber :  Simpul Kalbar

Prakarsa Rakyat, Inisiatif Perlawanan Lokal Simpul Kalimantan Barat, Juli-September 2005:
PEREBUTAN KOMODITAS KARET DI KALBAR

Persoalan didunia ini tidak akan pernah berakhir.
Hidup di dunia bukan untuk mencari akhir dari permasalahan
tetapi justru menjadi awal segala permasalahan.

Pedagang dan pengusaha ributkan komoditi karet milik petani
Bila pemerintah tak tegas, nasib pabrik karet bakal gulung tikar, akibat kekurangan bahan baku karet (Bokar). Jika ini terjadi, maka deretan jumlah pengangguran di Kalbar khususnya akan terus bertambah, setelah industri perkayuan banyak yang kolaps.

Agar persoalan ini tidak terjadi, pihak Bea dan Cukai (BC) dan kepolisian diminta tetap melarang dan menggagalkan bokar di jual ke Sarawak, Malaysia sesuai Kepmen Perindag No.118/MPP/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003 dengan tarif pos 4001.22.900 dan No 4001.29.900.

“Kita minta pemerintah dalam hal ini Bea dan Cukai serta pihak kepolisian tetap tegas, dan menggagalkan penjualan bokar ke luar negeri,” kata Abi Asni Tahir, yang awal tahun industri crumb rubber-nya yang dibangun di kawasan Sungai Raya mulai beroperasi.

Apalagi tahun depan, kata dia, akan beroperasi 3 industri crumb rubber lagi, yang sekarang saja sudah ada 8 pabrik. “Maka, saya yakin bokar akan menjadi suatu masalah bagi pabrik karet. Kenapa, karena kita tahu setiap hari berapa banyak bokar diselundupkan ke Malaysia, ini akan berdampak negatif terhadap daerah kita, karena kita tahu pabrik karet termasuk padat karya,” tegas mantan anggota DPRD Kota Pontianak ini.

Karena itu, Abi merasa prihatin terhadap persoalan ini. Sebab, di mana pemerintah pusat melarang bokar di ekspor, tetapi di lapangan terutama di PPLB Entikong setiap hari berapa banyak bahan olah karet yang lewat sana, dengan menggunakan tameng kuota belanja bagi masyarakat perbatasan 600 ringgit. “Padahal kita ketahui, 600 ringgit itu hanya diperuntukan bagi rakyat sekitar perbatasan, untuk keluar masuk hasil bumi dan keperluan mereka sehari-hari. Tetapi kenyataannya banyak bokar yang bukan dihasilkan warga sekitar perbatasan alias dari daerah lain,” bebernya.

Dan dia, katanya, sebagai salah satu pengusaha pabrik karet yang baru akan memulai beroperasi di awal tahun depan, sangat menyayangkan hal ini kalau tidak ditangani pemerintah, terutama yang bertugas di perbatasan. Sebab, ini akan berakibat fatal, kalau sampai pabrik crumb rubber tidak bisa beroperasi karena bokarnya diselundupkan.

Untuk itu, para pengusaha yang bergerak di sektor industri crumb rubber minta pada pemerintah khususnya Bea Cukai dan pihak kepolisian, lebih tegas dalam menegakkan aturan yang jelas-jelas sudah melarang penjualan ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah, karena sangat merugikan negara.

Larangan untuk menjual hasil karet, petani di wilayah perbatasan merasa keberatan. Karena selama ini apa yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari itu beberapa petani karet rakyat meminta kepada pihak pemerintah untuk mempertimbangkan dan memperhatikan SK Menteri Perdagangan RI No. 07/M-DAG/PER/4/2005 tanggal 19 April 2005.

“Sebenarnya apa yang terjadi terhadap petani karet di wilayah perbatasan sana, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, Dra Ida Kartini Msi. Dikatakannya demikian, karena sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, untuk masyarakat. Yakni perjanjian lintas batas berdasarkan Basic Arrangment on Border Crossing tanggal 24 Agustus 1970. Yang mana petani boleh menjual hasil karetnya ke Serawak hanya untuk kesejahteraan hidup saja.

Sebagaimana diketahui, larangan tersebut setelah pihak Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) mendapat laporan berkaitan dengan adanya pengiriman dan penyeludupan yang seharusnya untuk kebutuhan pabrik, namun diseludupkan ke negara tetangga Serawak. Padahal bahan baku tersebut sangat penting untuk diolah oleh pabrik Crumb Rubber di Kalbar.

Atas adanya dugaan itu pula, Ida merasa sudah waktunya untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. “Sebagaimana isi dari perjanjian lintas batas, petani boleh menjual dengan jumlah tertentu, yakni 600 Ringgit/orang/bulan. Selain itu, yang dilayani hanya bagi yang mempunyai pas lintas batas saja,” katanya. Jadi, untuk keluar masuk ke sana juga di cek dengan pas lintas batas itu.

Diakui Ida, untuk komoditas larangan ekspor itu berupa karet bongkah (HS 4001.22) serta bahan-bahan remalling rumah asap yang antaranya, slabs, lumps, seraps, unsmoked, sheet, blanket shett, smoked lebih rendah dari kualitas IV. Namun untuk petani di perbatasan mereka hanya menjual hasil kebun sendiri.

Dijelaskannya, di dalam perjanjian lintas batas, dari Indonesia barang yang boleh diperjual belikan hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil lainnya yang berasal dari satu daerah lintas batas. Dan tidak termasuk mineral dan biji-biji tambang. Sedangkan dari Malaysia, petani yang telah melakukan penjualan hasil pertanian boleh membawa atau membeli untuk kebutuhan hidup dan alat-alat konsumsi.

“Jadi petani tersebut bukan menjual semau mereka, melainkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yakni 600 ringgit/orang/bulan. Lebih dari itu tidak boleh dan dilarang,” tegas Ida

Pengusaha dan masyarakat petani karet yang berada di kawasan perbatasan menegaskan, bahwa mereka tidak menyelundupkan karet-karetnya ke Malaysia. Demikian disampaikan oleh Jafar dari asosiasi pengusaha dan petani karet Kabupaten Sanggau yang meliputi kawasan perhuluan. Menurutnya, menanggapi pemberitaan pada Pontianak Post tanggal 3 September 2005 dengan judul “Pabrik Karet terancam Gulung Tikar”, ingin ditegaskan bahwa masyarakat di perbatasan selama ini tidak menyelundupkan karet – karetnya ke Malaysia. Karena apa yang telah mereka lakukan sesuai dengan Basic Agreement on Border Crossing Tahun 1970. Menurutnya, Basic Agreement on Border Crossing itu mengatur tentang Perjanjian Perdagangan Lintas batas antara Indonesia dan Malaysia yang menyebutkan bahwa masyarakat perbatasan mendapatkan kuota belanja untuk impor dan ekspor.

“Kami membawa karet – karet ke Malaysia dengan mengantongi fasilitas Buku Pas Barang Lintas Batas yang resmi. Jika ada yang melarang kami menjual karet ke Malaysia, maka harus dicabut terlebih dahulu Basic Agreement on Border Crossing tahun 1970 tersebut,” tegasnya.

Untuk itu Jafar mengharapkan kepada Abi Asni Tahir sebagai salah seorang pengusaha pabrik karet di Pontianak yang menginginkan agar penjualan Bokar ke Malaysia digagalkan, supaya tidak asal ngomong. Karena sebagai pengusaha pabrik karet, semestinya harus mengupayakan sendiri perkebunan karet dan jangan terlalu banyak berharap kepada karet rakyat yang ditanam secara swadaya sebab setiap pengusaha pasti mengharapkan keuntungan.

Dengan rencana akan segera beroperasinya pabrik karet di Pontianak miliknya yang berarti memiliki prospek bagus, mengingat karet masyarakat pasti akan dijual ke pabrik karet dengan harga murah. Selanjutnya produknya kembali dijual dengan harga tinggi. Sesuai dengan kenyataan di atas dan pernyataan Gubernur Kalbar pada tanggal 3 September 2005 tentang usulan Kalbar untuk kuota belanja naik RM 100 menyebutkan, bahwa berkaitan dengan larangan ekspor karet yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI khusus untuk kawasan perbatasan larangan tersebut mendapat pengecualian. Karena jika mengacua kepada Border Trading Agreement, maka petani karet Kalbar bisa memasarkan karetnya ke Malaysia.

“Karena jika dijual ke Ibu Kota Propinsi, kualitasnya akan menurun dan harganya rendah. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah agar dapat mengkontrol harga karet di Pontianak, sehingga karet – karet khususnya bagi masyarakat perbatasan tidak perlu menjualnya ke Malaysia.”

Karet Tanaman Favorit Masyarakat

Karet (Havea Braziliensis) yang ada di Indonesia termasuk Pulau Kalimantan, bukanlah tanaman asli Indonesia. Karet yang sekarang ini ada di negara kita, baik yang dikenal sebagai karet lokal maupun karet unggul, sebetulnya berasal dari Amerika Selatan, tepatnya di negara Brasilia. Karet pertama kali dibawa ke Indonesia dan ditanam di Bogor pada tahun 1876 oleh orang Inggris. Kemudian, karet ini dibudidayakan di Sumatera Utara dan selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan ban di masa kolonial, karet dibudidayakan secara besar-besaran di hampir seluruh negara jajahan di kawasan Asia.

Ada dua jenis karet, yaitu karet sintesis dan karet alam. Karet sintesis berasal dari minyak bumi yang diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat-sifat karet, seperti kekenyalan, daya lambung (Plasticity Resistence Indeks), dan daya pegas. Sedangkan karet alam merupakan karet yang berasal dari pohon karet yang sekarang ini banyak dibudidayakan oleh para petani karet. Banyak sekali kegunaan karet, yang paling utama adalah untuk membuat ban mobil, sepeda motor, sepeda, hingga ban pesawat terbang. Di samping itu karet juga digunakan untuk berbagai peralatan rumah tangga, mainan anak-anak, permen karet, hingga peralatan-peralatan elektronik dan kedokteran. Konsumsi karet alam cenderung meningkat lebih cepat dengan laju pertumbuhan 6,6% pada tahun 2005 dibandingkan dengan karet sintetis yang hanya 1,4%.

Sekarang ini, total konsumsi karet dunia meningkat dari 3,7% atau 20,68 juta ton di tahun 2005 menjadi 4,1% atau 21, 51 juta ton di tahun 2006. Hal ini diakibatkan oleh tingginya harga minyak bumi di pasaran dunia akibat terganggunya pusat-pusat penyulingan minyak seperti di Amerika Serikat dan Arab Saudi, serta adanya gangguan keamanan di Timur Tengah, khususnya Iraq yang hingga kini belum berakhir. Sementara itu, konsumsi karet sintetik dunia diperkirakan masih akan naik sekitar 2,6% atau 12 juta ton di tahun 2005.

Indonesia termasuk penghasil karet alam nomor dua terbesar di dunia sesudah Thailand, dengan penghasilan 1,65 juta metrik ton per tahun. Daerah penghasil karet utama di Indonesia adalah Sumatera Utara termasuk Aceh, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa. Sebagian besar karet alam di Indonesia digunakan oleh perusahaan-perusahaan ban di tingkat dunia.

Fluktuasi Harga Karet Alam di Indonesia

Kebutuhan konsumsi karet di tingkat dunia sangat menentukan fluktuasi harga karet di tingkat pengusaha dan petani karet. Dengan kata lain, harga karet ditentukan oleh mekanisme pasar global. Hukum ekonomi berlaku di sini, artinya semakin besar permintaan pasar maka harga akan naik sebaliknya jika permintaan kurang dan persediaan barang cukup banyak maka harga akan turun. Di samping itu, negara-negara penghasil karet alam (produsen) seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, bersaing memperebutkan harga di pasaran internasional untuk memenuhi kebutuhan konsumen di negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang. Menurut Leo negara-negara penghasil karet dunia menjual karet mereka kepada pihak konsumen (pembeli), dalam transaksi inilah kemudian ditentukan harga. Pihak konsumen (pembeli), jauh-jauh hari sudah membuat kontrak jual-beli dengan pihak produsen (penjual).

Mekanisme penentuan harga karet tersebut sebagai berikut, sebagai contohnya, salah satu perusahaan karet di Pontianak berniat menjual produksi karetnya ke salah satu pabrik ban di Jepang, mula-mula pihak pembeli (pabrik ban) meminta karet, misalnya 200.000 ton kepada pihak penjual (perusahaan karet). Sesudah disetujui jumlah permintaan dari pembeli, selanjutnya dibuat kontrak jual beli untuk 4 bulan ke depan karena pihak konsumen baru menggunakan karet tersebut 4 bulan ke depan. Oleh karena itu, pihak produsen (perusahaan karet) harus mempunyai program produksi karet untuk 4 bulan ke depan sekalipun karet tersebut masih di pohonnya. Artinya sejak saat ditandatanganinya kontrak jual beli ini, harga karet tersebut telah ditentukan di dalam kontrak jual beli. Sejak saat itu, telah terjadi penjualan karet sesuai kontrak. Jika pihak konsumen tidak jadi beli sesuai kontrak atau kontraknya batal maka dia akan kena klaim dan dapat diblacklist.

Sewaktu akan diadakan kontrak antara penjual (produsen karet) dengan pembeli (pihak konsumen), terjadi tarik menarik dan tawar menawar harga. Hanya barangnya baru diserahkan nanti 4 bulan kedepan. Sekiranya dalam masa 4 bulan tersebut terjadi kenaikan atau penurunan harga karet, harga yang tertera di dalam kontrak jual beli tersebut tidak berubah karena telah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dikuatkan dalam kontrak tersebut. Mekanisme pemasaran karet di tingkat dunia, berdasarkan kontrak jual beli inilah yang kadang-kadang menimbulkan selisih pendapat antara pedagang atau pengusaha lokal dengan pabrik karet, kadang-kadang perusahaan karet dikatakan menekan harga padahal harga tersebut sudah sesuai dengan kontrak antara eksportir dengan pihak konsumen (pembeli) ujar nya.

Leo menjelaskan bahwa “harga karet di tingkat pedagang atau pengusaha lokal ditentukan berdasarkan rendemen atau kadar karet kering. Kadar karet kering paling tinggi 40%, karena sisanya yang 60% terdiri dari air dan kotoran. Prosentase rendemen inilah yang menentukan berapa harga transaksi di tingkat petani dan pedagang lokal. Misalnya jika patokan harganya Rp.11.000,- tetapi kadar karet kering atau rendemennya hanya 40% maka harga tersebut bisa jatuh menjadi Rp.4.000,-.” Sehingga, tidak heran jika harga karet di tingkat petani menjadi bervariasi, yaitu berkisar antara Rp 4.000 hingga Rp 6.000,-. Maka, sebelum memulai usaha karet, seorang pengusaha harus mempelajari terlebih dahulu rendemen ini. Itulah yang kadang-kadang menyebabkan mereka menjadi kecewa karena membeli karet di tingkat petani begitu tinggi dan sampai di pabrik karet harga karet tersebut anjlok, terangnya.

Karet, Perkebunan Kerakyatan

Jika dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit, karet merupakan tanaman rakyat yang dipandang sebelah mata oleh pemerintah propinsi Kalimantan Barat mengapa tidak, lihat saja hampir tidak ada perkebunan karet yang mendapat pembinaan dan difasilitasi pemerintah daerah justru malah akan dilenyapkan dan disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Apa salah petani karet sehingga mereka harus dianaktirikan pemerintah. Apakah karena bau karet yang tidak sedap dicium? Atau karena ada muatan politis dan dikendalikan oleh ekonomi kapitalis didalamnya?

Dalam beberapa waktu lalu pengusaha karet Kalimantan Barat serasa kebakaran jenggot karena masyarakat Dayak tidak mau menjual karetnya ke Pontianak oleh karena harga yang sangat terlalu murah. Bersatunya petani karet dengan kesadaran sendiri merupakan ancaman serius bagi para pengusaha karet Kalbar sebab dengan begitu mereka akan segera merugi dan bisa-bisa gulung tikar. Mengapa masyarakat Dayak yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia lebih cenderung menjual karetnya ke negeri Jiran tidak lain karena harga yang stabil dan bahkan jauh lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan harga Karet di Kalbar, dengan begitu mereka para petani akan dapat hidup layak dan mampu menyesuaikan ekonominya dengan standar kebutuhan saat ini.

“Kami petani karet di kampung tidak pernah disentuh oleh pemerintah untuk meremajakan kembali karet. Ini karet kami sendiri, yang kami tanam tanpa bantuan pemerintah, jadi terserah kami mau jual kemana. Kalau di Kalbar karet selalu dibeli lebih murah dan itupun harga dimainkan lagi dengan alasan ini karet bukan kelas satu dan sebagainya sementara kami tidak pernah diberi tahu yang mana kualitas kelas satu, yang mana kualitas kelas dua dan sebagainya. Jadi harga ditentukan toke seenaknya saja. Menjual atau tidak karet tersebut kepada pengusaha karet Indonesia khususnya Kalbar adalah hak petani. Mereka berhak menentukan untuk tidak menjual karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pengusaha tidak bisa seenaknya melarang rakyat menjual karet ke Malaysia karena pengusaha sendiri bukan pembuat undang-undang dan penentu kebijakan,” ujar Rupinus warga kampung Sanjan Kabupaten Sanggau.

Dengan turunnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat membuat harga bermacam kebutuhan semakin tinggi sementara pendapatan masih tetap seperti biasa bahkan tidak mampu mengimbangi harga kebutuhan pokok. Dengan situasi seperti itu mau tidak mau masyarakat mencari jalan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kabupaten Sanggau pada tahun 2003 luas perkebunan karet tercatat ada sekitar 45.793 ha dari 5 kelompok besar perkebunan karet yaitu Tayan Hilir, Kembayan, Balai Batang Tarang, Tayan Hulu dan Meliau dari 15 kecamatan penghasil karet. Petani rata-rata diperkirakan mempunyai 2,4 ha lahan tanaman karet yang berproduksi. Kebun karet terluas di Kabupaten Sanggau terdapat di Kecamatan Jangkang sementara daerah penghasil karet terbanyak Tayan Hilir. Tanaman karet yang belum berproduksi terdapat di Kecamatan Balai Batang Tarang seluas 3,250 ha. Daerah yang tanaman karetnya menghasilkan dalam prosentase tertinggi adalah Kecamatan Kembayan dan Meliau dengan luas lahan sekitar 6,505 ha dan 6,221 ha. Produksi karet rakyat dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau sekitar 39,682 ton setiap tahun. Selain itu ada 10 daerah lainnya yakni Kecamatan Kapuas, Mukok, Parindu, Toba, Beduai, Sekayam, Entikong, Jangkang, Noyan dan Bonti. Data KPD Sanggau olahan dari Data Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Sangau

Apakah kita pernah membayangkan karet adalah sebuah tanaman yang sangat dibutuhkan? Jika anda melihat dan mencium baunya bisa dipastikan akan mual dan mau muntah. Itulah pekerjaan masyarakat petani karet di Kalbar. Setiap hari mereka bergelut dengan lempengan karet yang sudah disadap airnya kemudian dibekukan dan menjadi kepingan-kepingan karet yang masih harus melewati banyak proses. Bagi anda yang pernah melihat dan menyaksikan bagaimana proses karet tersebut diolah maka anda akan sangat tahu dan sangat paham keadaannya. Bisa anda bayangkan setiap hari petani karet harus bergelut dengan bau karet yang menusuk hidung (maaf, bau tahi) untuk kemudian dijual kepada pembeli karet.

Sebagian besar petani lokal kalbar adalah petani karet. Banyak diantara anak petani karet yang sudah berhasil menjadi sarjana dari penghasilan karet tersebut sekalipun harga karet selalu dipermainkan dan fluktuatif. Para petani karet hanya bisa mengeluh dan pasrah jika harga karet menurun. Turunnya harga karet tidak pernah diketahui sama sekali oleh para petani. Mereka tidak mau tahu harga karet di pasaran dunia meningkat atau menurun yang jelas karet mereka setiap hari dapat dibeli oleh para toke mereka sudah bersyukur. Untuk mengetahui fluktuatif harga karet dipasaran akses informasi sangat tertutup sehingga menyulitkan petani untuk mengetahui harga sesungguhnya. Dalam era sawit, karet masih tetap eksis dan justru mampu bertahan dari isu-isu yang dihembuskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab bahwa karet tidak menjamin masa depan dan sebagainya. Dalam kenyataan di lapangan, karet justru lebih eksis keberadaannya daripada sawit. Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak petani sawit menyesal telah mengikuti program sawit apalagi mereka telah menyerahkan lahan sebanyak 7 ha, 2 ha untuk petani dan 5 ha untuk inti milik perusahaan. Kini penghasilan para petani sawit hanya sekitar Rp 100.000,-/bulan. Kebun sawit saat ini hanya mampu produksi dalam masa 2-3 minggu/sekali panen dan kondisi buahpun kini sudah sangat menurun. Banyak diantara pohon-pohon sawit tersebut yang tidak lagi berbuah. Dalam 3 bulan petani sawit hanya mampu mengumpulkan Rp 300.000,-/Kepala Keluarga.

Perkebunan karet yang ada di Kalimantan Barat adalah perkebunan milik rakyat dan tanamannyapun tanaman karet lokal yang kualitas air getahnya minim. Walaupun begitu karet sampai saat ini masih bisa eksis. Harga karet di Indonesia membaik namun banyak petani karet di daerah perbatasan enggan menjual karetnya di Indonesia. Mereka lebih suka dan lebih mau menjual karetnya ke Malaysia oleh karena perbedaan nilai tukar mata uang. Di Malaysia mereka dapat menjual karetnya seharga Rp 7.000-12.000 per kilogram, namun di Indonesia mereka hanya dihargai sebesar Rp 4.500-5.000 per kilogram.

Yang menjadi persoalan adalah bukan eksis atau tidaknya petani karet tetapi hambatan-hambatan yang dihadapi petani karet dari dulu hingga kini. Karet di Kalbar lebih banyak dikuasai oleh para pedagang dan pengusaha Cina sehingga kontrol harga tidak ada pada petani melainkan pada para pengusaha dan pedagang.

Karet Akan Membaik

Ekspor komoditi karet ke depan diyakini terus membaik, seiring kebutuhan dunia terhadap komodi ini dari tahun ke tahun tidak pernah turun. Ini merupakan peluang emas bagi Kalbar untuk meraihnya. Sebab itu, Gapkindo perlu ada terobosan bersama pemerintah daerah untuk merehabilitasi kebun-kebun karet milik petani yang kini sudah banyak yang mati, rusak dan tua.

“Perlunya direhabilitasi kebun-kebun karet, karena komodi ini masih bisa kita andalkan untuk diekspor, karena kayu ke depan sudah tak ada harapan lagi,” kata Setiawan Lim, mantan anggota DPRD Kalbar periode 1999-2004.

Menurut dia, sejak tahun 1999 data yang diperolehnya sejak menjadi wakil rakyat sampai sekarang, di mana dari luas total kebun karet di Kalbar 460 ribu hektar, terdata sekitar 80 ribu hektar karet yang sudah rusak dan tua, 85 ribu hektar tanaman muda dan 295 ribu hektar tanaman karet yang menghasilkan. Melihat kondisi ini, kata Setiawan, maka kebun-kebun karet rakyat ini sangat mutlak mendapat sentuhan dari pemerintah untuk diremajakan.

“Nah, ini belum ada jalan keluarnya. Seharusnya, kita semua harus peduli dengan hal-hal tersebut, bukan hanya pemerintah tetapi pengusaha juga yang punya industri crumb rubber. Kalau mereka (pengusaha industri karet, Red) tidak ada perhatian terhadap masyarakat petani, bagaimana dia bisa mengharapkan hasil dari karet bisa mereka olah dengan baik, ya kan. Ini yang perlu sentuhan, dan saya pikir Gapkindo perlu ada terobosan bersama pemda untuk sama-sama bagaimana merehabilitasi kebun-kebun yang telah rusak tersebut,” bebernya.

Ia juga mengatakan, karena karet adalah usaha yang lebih merakyat, maka dia secara pribadi kurang sependapat kalau karet ditananam oleh perusahaan. Karena pengolahan karet itu sebetulnya sangat sederhana. Lebih bagus biarkanlah itu menjadi usaha rakyat. “Jadi pemerintah cukup membantu bibit sehingga kebun-kebun yang rusak dapat segera diganti, ke depan kita berharap Kalbar bisa jaya lagi sebagai penghasil karet di Indonesia,” jelas Setiawan Lim sembari mengatakan saat ini Kalbar berada di posisi ke empat, setelah Sumatra Barat di urutan ke tiga, Sumatra Selatan urutan ke dua dan Sumatra Utara di posisi pertama.

Sementara dalam ekspor, Kalbar hanya menyumbang 7,2 persen atau rata-rata 130 ribu ton per tahun dari total ekspor karet Indonesia. “Padahal kita ketahui ekspor kita (Kalbar, Red) pernah mencapai angka tertinggi pada 1998 yakni sekitar 150 ribu ton, ketika itu kurs mencapai Rp 12.00/dolar AS. Atas dasar inilah, saya berkeyakinan, bila 80 ribu hektar kebun karet yang rusak dan tua dilakukan rehabilitasi, maka karet tetap menjadi andalan ekspor daerah kita,” katanya.

Darimana sumber dana untuk melakukan peremajaan tanamn karet tersebut? Dengan tegas Setiawan mengatakan, dahulu pernah ada suatu terobosan yang sangat positif dibuat Gapkindo, yakni dengan melakukan pungutan berapa rupiah perkilogramnya untuk setiap kali ekspor, dan dana yang dikumpulkan itu cukup banyak. “Memang pungutan tersebut dihapus oleh pemerintah ketika itu karena ada aturan, bahwa ekspor tidak boleh dibebani post tarif. Tetapi kalau anggota Gapkindo dan pemerintah daerah sepakat untuk menggalang kembali dana ini, yang tujuannya untuk peremajaan kebun-kebun karet milik petani, saya kira tak masalah dan pungutan ini bisa dihidupkan kembali. Asalkan dana yang terhimpun betul-betul tetap sasaran, karena itu aliran dananya harus diawasi,” tandasnya.

Menyinggung maraknya penjualan bahan olah karet (Bokar) ke Sarawak, Malaysia belakangan ini, Setiawan mengatakan, pemerintah daerah diminta bijak menyikapi persoalan ini. Sebab, katanya, penjualan karet untuk “masyarakat perbatasan” itu berlangsung secara tradisional sejak zaman dahulu secara barter ataupun penjualan langsung. Dan yang terjadi sekarang menurut dia, itu hanya sesaat saja karena pengaruh nilai tukar rupiah, sehingga harga jual karet di negara tetangga naik berkisar antara Rp 7.000-Rp 12.000. “Tetapi setelah rupiah normal kembali di posisi di bawah Rp 10.000/dolar AS, mereka tidak akan lagi jual ke Sarawak. Jadi ini hanya satu moment saja, maka kita berikanlah pada masyarakat untuk bisa “bernapas” dengan baik, dan ini tak perlu kita besar-besarkan. Biarkanlah seperti lada yang dahulu bisa mencapai Rp 90.000/kg.”

____________________

Tim Simpul Kalbar Dari Berbagai Sumber Pontianak Post,
Koperasi Pancur Dangeri (KPD), dll.



Petani karet terhimpit hulu dan hilir
Januari 17, 2008, 3:07 am
Filed under: Tak Berkategori

Petani Terimpit di Hulu dan Hilir

Selasa, 05 Juni 07 – oleh : admin

Hamzirwan dan BM Lukita Grahadyarin

Selama setahun terakhir ini memang masa yang menyenangkan bagi petani karet. Kenaikan harga minyak mentah akibat berbagai hal menyebabkan biaya produksi karet sintetis untuk substitusi karet alam menjadi mahal. Konsumen pun balik menggunakan bahan baku karet alam untuk produknya, permintaan pun melonjak.

Melonjaknya permintaan dalam setahun terakhir ini belum diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Keterbatasan antara pasokan dan permintaan ini dengan sendirinya mendongkrak harga jual karet alam. Harga karet alam pada pertengahan tahun 2006 masih mencapai 1,4 dollar AS per kilogram (kg). Pada pertengahan Mei 2007, harga karet alam sudah berubah menjadi 2,2 dollar AS per kg.

Di tingkat petani, harga bahan olahan karet rakyat (bokar) kualitas 45 persen (kadar keringnya) saat ini mencapai Rp 6.000-Rp 7.000 per kg. Harga ini naik dibandingkan dengan harga pertengahan 2006 yang berkisar Rp 4.500-Rp 5.500 per kg.

Kenaikan harga bokar sangat membantu petani dalam merawat atau meremajakan tanamannya. Berdasarkan data Departemen Pertanian, ada 336.000 hektar tanaman karet yang harus diremajakan selama lima tahun ke depan. Kebutuhan investasinya minimal Rp 3,52 triliun. Asumsinya, per hektar dibutuhkan dana peremajaan sebesar Rp 10,4 juta.

Apabila setiap petani memiliki 4 hektar kebun karet yang harus diremajakan, maka dibutuhkan dana Rp 41,6 juta. Dana itu dibutuhkan untuk biaya perawatan kebun dan tanaman sampai menghasilkan getah pada tahun ketujuh. Namun, itu saja belum cukup karena petani kini menghadapi kendala minimnya pasokan bibit unggul bersertifikat.

Pusat Penelitian Karet memperkirakan, setiap tahun Indonesia kekurangan 20 juta bibit karet unggul bersertifikat. Kelangkaan ini disebabkan penangkar bibit unggul baru mampu memproduksi 50 juta bibit karet dari total kebutuhan 70 juta bibit per tahun. Angka ini muncul dengan perhitungan bahwa setiap hektar kebun karet butuh sedikitnya 600 batang bibit.

Tertinggal

Saat ini tingkat produktivitas karet Indonesia masih sangat rendah. Data Departemen Pertanian menunjukkan, dari areal seluas 3.279.391 hektar, produktivitas karet kering secara nasional baru mencapai 2,06 juta ton pada tahun 2005 dan 2,6 juta ton pada tahun 2006.

Rendahnya produktivitas umumnya terjadi pada kebun rakyat. Menurut data dari seluruh luasan kebun karet di Indonesia, 2,16 juta hektar di antaranya adalah kebun rakyat dengan produksi 1,72 juta ton per tahun. Artinya, kebun rakyat baru menghasilkan karet kering 796 kg per hektar per tahun.

Bandingkan dengan Thailand. Negara itu hanya memiliki areal seluas 2,08 juta hektar dengan produktivitas sebanyak 1.688 kg per hektar per tahun. Padahal, kepemilikan kebun karet di Thailand hampir serupa dengan Indonesia, sebagian besar perkebunan rakyat.

Staf Balai Penelitian Sembawa di Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), Miftah Husoleh mengatakan masih banyak petani yang memakai bibit tidak bersertifikat dalam peremajaan. Dampaknya, produksi tidak optimal karena 40 persen produktivitas kebun itu ditentukan oleh kualitas bibit. Oleh karena itu, Balai Penelitian Sembawa terus memperkenalkan sistem waralaba penangkaran bibit bersertifikat untuk memperluas penyebaran bibit unggul.

“Kami juga terus melakukan pemuliaan tanaman atas permintaan penangkar-penangkar pada Balai. Kami berusaha memenuhi semuanya karena soal bibit sangat menentukan produktivitas petani,” kata Miftah.

Aisyah (57), petani di Desa Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, menuturkan, ia tidak sanggup membeli bibit untuk meremajakan sebagian dari 300 batang pohon karetnya yang rusak karena penyakit. Nasib petani karet itu merupakan ironi di tengah produksi karet Sumsel yang mendominasi produksi karet nasional. Selama tahun 2006, produksi karet alam Sumatera mencapai 700.000 ton.

Minimnya penyuluhan soal kualitas bokar menyebabkan sebagian besar petani hanya menghasilkan bokar berkadar kering 40-45 persen. Pedagang pun hanya membayar Rp 6.000-Rp 7.000 per kg. Harga karet kering 100 persen untuk pasar domestik sekitar Rp 15.000 per kg dari harga internasional yang berkisar Rp 18.000-Rp 19.000 per kg.

Biaya pabrik

Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Sumsel Awi Aman mengatakan, pabrik menetapkan harga bokar 85 persen dari harga internasional karena rendahnya kualitas karet petani. Banyaknya daun, sampah, dan aneka benda lain bukan karet dalam karet beku (slab) membuat biaya pengolahan membengkak.

“Jadi, harga saat ini sudah wajar. Kalau tidak begini, pabrik menanggung biaya pengolahan terlalu besar,” kata Awi.

Pemerintah Provinsi Sumsel berupaya mengatasinya dengan memotong rantai pemasaran. Di sentra perkebunan karet rakyat di Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, petani karet hidup pas-pasan. Sebagian besar petani harus menjual bokar kepada pedagang perantara dengan harga yang mereka tentukan.

Kini bokar yang disimpan sekitar dua minggu hanya dibeli pengepul Rp 6.800-Rp 7.000 per kg. Menurut sejumlah petani, tengkulak kerap beralasan bahwa kualitas karet petani kurang baik karena masih basah.

“Kami tidak pernah tahu berapa sebenarnya harga karet yang wajar. Seluruh harga karet ditentukan oleh tengkulak, dan harganya ditentukan dari lama pengumpulan karet,” tutur Saleh Sediana (46), petani di Desa Sembawa, Banyuasin III. Bokar simpanan seminggu harganya lebih rendah lagi, yaitu Rp 4.000-Rp 4.500 per kg.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Syamuil Chatib mengatakan pemerintah ingin membantu petani lepas dari jeratan tengkulak dengan mendorong mereka bergabung dalam koperasi yang diberi bantuan dana bergulir Rp 700 juta. Prinsip kolektif diharapkan dapat meningkatkan daya tawar petani terhadap pedagang perantara dan pabrik pengolahan.

Koperasi petani karet yang terbentuk di Sumsel hingga kini baru mencapai 40 koperasi. Padahal, dengan jumlah petani mencapai 450.000 keluarga, setidaknya diperlukan 100 koperasi.

“Dengan bergabung di koperasi, kami berharap petani memiliki akses pemasaran langsung ke pabrik sehingga nilai jual karet lebih tinggi,” katanya.

kirim ke teman | versi cetak

document.title += ” : Petani Terimpit di Hulu dan Hilir “;

Berita Agro Bisnis Lainnya

AgroIndustri – Peluang Pasar Masih Besar
Pijaklah Bumi, Garap Pertanian!
Kayu Gaharu Mulai Dibudidayakan di Bengkulu
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2007
Investor Jepang Membangun Pabrik Minyak Jarak

Kalender
« Jan 2008 »
M S S R K J S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

function kukiover(calid){ var theform = document.getElementById(calid).style.display=”block”; } function kukiout(calid){ var theform = document.getElementById(calid).style.display=”none”; }

 

INSPIRASI
 
Event
- Up coming event
Last event
 
Virtual Vending
_uacct = “UA-2077046-15″; urchinTracker();
 
Up Time
remote server monitor<a href=’http://host-tracker.com/&#8217; >free server monitoring</a>
 

| Copyright © 2006 HendriHartopo.info |


Karet dan Dunis dongkrak ekspor nasional
Januari 17, 2008, 3:05 am
Filed under: Tak Berkategori
Harga Karet dan CPO Dunia Dongkrak Ekspor Nasional

Tak ada angka luar biasa yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada acara rutin pengumuman angka inflasi awal bulan yang digelar Badan Pusat Statistik kemarin, Kamis (1/3/07). Bahkan beberapa berita kurang menggembirakan datang dari perkembangan jumlah ekspor nasional dari bulan Desember 2006 ke Januari 2007. Tepatnya, nilai ekspor Januari 2007 menunjuk angka US$8,35 miliar, mengalami penurunan dibandingkan Desember 2006 yang berjumlah US$9,496 miliar.  

Penurunan angka tersebut terjadi baik pada nilai ekspor minyak dan gas maupun non migas. Ekspor migas turun 20,63% dari US$1,87 miliar pada Desember 2006 menjadi US$1,49 miliar pada Januari 2007. Sementara ekspor non migas turun 9,92% yaitu dari US$7,62 miliar pada Desember 2006 menjadi US$6,87 miliar pada Januari 2007. Rendahnya penurunan ekspor menurut Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Ekonomi Pietojo, disebabkan oleh rendahnya ekspor minyak sawit mentah yang biasa menjadi komoditas utama ekspor Tanah Air.

Namun kondisi diuntungkan oleh kenaikan harga karet mentah dan CPO dunia. Seperti diungkapkan Direktur Statistik Perdagangan dan Jasa BPS Suherman, nilai ekspor tertolong oleh harga karet dan harga karet mentah di Singapura meningkat dari US$175,9 per ton pada Desember 2006 menjadi US$210,9 per ton pada Januari 2007. Di Amerika Serikat juga terjadi peningkatan harga dari US$195,3 per ton menjadi US$231,3 per ton. Pada saat yang sama CPO yang menyumbang sebanyak 3% terhadap total ekspor Indonesia juga mengalami peningkatan harga di pasar internasional dari US$583 pada Desember 2006 menjadi US$599 pada Januari 2007.

Peluang Pasar CPO dan Karet

Bagi yang baru ingin memulai usaha di bidang produksi atau pemasaran karet dan kelapa sawit, potensi luasnya pasar serta kenaikan harga dua komoditi ini patut jadi bahan pertimbangan. Indonesia merupakan negara penghasil CPO kedua terbesar di dunia setelah Malaysia. Sebagian besar dari CPO Tanah Air berpeluang diekspor ke India, Eropa dan Cina. India sebagai importir minyak sawit terbesar di dunia, disamping Cina, mengimpor sekitar 4 juta ton per tahun. Supply terbesar masih berasal dari Malaysia, yaitu sekitar 2 juta ton per tahun, sedangkan dari Indonesia baru menyerap 1,7 juta ton per tahun.

Sementara perkembangan pasar karet alam dalam kurun waktu tiga tahun terakhir  (2004-2006) relatif kondusif bagi produsen, yang ditunjukan oleh tingkat harga yang relatif tinggi. Hal tersebut disebabkan permintaan yang terus meningkat, terutama dari China, India, Brazil dan negara-negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia-Pasifik.

Menurut IRSG, dalam studi Rubber Eco-Project (2005), diperkirakan akan terjadi kekurangan pasokan karet alam dalam dua dekade ke depan. Karena itu pada kurun waktu 2006-2025, harga karet alam diperkirakan stabil sekitar US $ 2.00/kg. Dengan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih cukup baik, akan mempengaruhi permintaan karet alam dan tentunya akan mempengaruhi kenaikan harga. (SH)



Limbah jadi masalah produsen karet
Januari 17, 2008, 3:01 am
Filed under: Tak Berkategori

Limbah, Masih Jadi Masalah Produsen Karet

Laporan Wartawan Kompas Brigita Maria Lukita

PALEMBANG, KOMPAS – Pengolahan limbah karet masih menjadi masalah utama bagi negara-negara produsen karet. Pembuangan limbah yang belum diolah dengan optimal terus menyumbang kerusakan lingkungan, sehingga harus segera diatasi.

Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam International Workshop on Rubber Processing, Technology, and Marketing, yang diselenggarakan Dewan Penelitian dan Pengembangan Karet Internasional (IRRDB) di Palembang, Selasa (8/1). Pelatihan ini diikuti oleh beberapa negara anggota IRRDB, seperti Kamboja, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura.

Sekretaris Jenderal IRRDB, Abdul Azis Kadir, asal Malaysia, mengatakan, meskipun sudah ada aturan pengolahan limbah karet, tetapi masih ada pengusaha pabrik karet nakal yang tidak mengolah limbah dengan baik. Akibatnya, limbah itu terus-menerus mencemari lingkungan.

“Pengolahan limbah masih menjadi masalah di negara industri karet. Bau busuk dan limbah cair adalah masalah besar dan harus terus diatasi dengan komitmen semua pihak, pengusaha, pemerintah, maupun peneliti,” katanya.

Bau busuk yang dihasilkan proses pembekuan karet alam sangat mengganggu pernapasan. Sedangkan limbah cair yang tidak dikelola dengan baik seringkali langsung dibuang ke sungai, sehingga merusak lingkungan.

Indonesia sebagai negara produsen karet kedua di dunia telah memproduksi asap cair yang dapat mengatasi bau busuk sejak dua tahun lalu. Asap cair yang diproduksi di Sumatera Selatan itu kini mulai digunakan di Thailand, dan Malaysia.

Persoalan yang juga masih sulit terpecahkan di negara-negara produsen karet adalah jaringan tengkulak. Tengkulak yang mendominasi rantai perdagangan karet rakyat membuat harga yang diterima petani jauh lebih rendah dari yang semestinya.

Choochart Thanomkunlabutr dari Pusat Pemasaran Karet Hatyai, Thailand, mengatakan, masalah tengkulak masih meresahkan. Pihaknya kini sedang berupaya memutus jaringan tengkulak yang menghambat produktivitas petani.

Rendahnya harga karet di tingkat petani sangat ironis di tengah harga karet dunia yang sedang membaik. Saat ini, harga karet kering di pasaran internasional 2,2 dollar AS per kilogram. Harga ini naik dibandingkan tahun 2005, yaitu 1,28 dollar AS per kg.

Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), Daud Husni Bastari, mengatakan, rendahnya harga karet di tingkat petani seringkali disebabkan karet petani masih mengandung banyak air, dan kotoran sehingga memerlukan proses pengolahan tambahan agar kering 100 persen.

Dari total produksi karet Indonesia tahun 2005, 2,27 juta ton, 85 persen berasal dari karet rakyat. Indonesia mengekspor 2,02 juta ton karet dengan nilai 2,58 juta dollar.

Abdul Kadir Azis mengatakan, jaringan tengkulak sulit dihindari karena sebagian kebun karet rakyat berada di pedalaman, sehingga sulit dijangkau untuk pemasaran. Dalam kondisi itu, pedagang perantara atau tengkulak masuk untuk memudahkan pemasaran karet.

“Ke depan, perlu dibangun koperasi untuk menjaga agar harga karet rakyat tidak dipermainkan, dengan dukungan semua pihak,” katanya.



Prospek agribisnis karet Indonesia PTPN
Januari 17, 2008, 2:59 am
Filed under: Tak Berkategori
10 April 2007
PROSPEK AGRIBISNIS KARET DI INDONESIA
Harga karet alam yang membaik saat ini harus dijadikan momentum yang
mampu mendorong percepatan pembenahan dan peremajaan karet yang kurang
produktif dengan menggunakan klon-klon unggul dan perbaikan teknologi
budidaya lainnya. Pemerintah telah menetapkan sasaran pengembangan
produksi karet alam Indonesia sebesar 3 – 4 juta ton/tahun pada tahun 2025.
Sasaran produksi tersebut hanya dapat dicapai apabila areal kebun karet
(rakyat) yang saat ini kurang produktif berhasil diremajakan dengan
menggunakan klon karet unggul secara berkesinambungan.

a. Klon-klon Karet Rekomendasi
Kegiatan pemuliaan karet di Indonesia telah banyak menghasilkan klonklon
karet unggul sebagai penghasil lateks dan penghasil kayu. Pada Lokakarya
Nasional Pemuliaan Tanaman Karet 2005, telah direkomendasikan klon-klon
unggul baru generasi-4 untuk periode tahun 2006 – 2010, yaitu klon: IRR 5, IRR
32, IRR 39, IRR 42, IRR 104, IRR 112, dan IRR 118. Klon IRR 42 dan IRR 112
akan diajukan pelepasannya sedangkan klon IRR lainnya sudah dilepas secara
resmi. Klon-klon tersebut menunjukkan produktivitas dan kinerja yang baik pada
berbagai lokasi, tetapi memiliki variasi karakter agronomi dan sifat-sifat sekunder
lainnya. Oleh karena itu pengguna harus memilih dengan cermat klon-klon yang
sesuai agroekologi wilayah pengembangan dan jenis-jenis produk karet yang
akan dihasilkan.
14
Klon-klon lama yang sudah dilepas yaitu GT 1, AVROS 2037, PR 255, PR
261, PR 300, PR 303, RRIM 600, RRIM 712, BPM 1, BPM 24, BPM 107, BPM
109, PB 260, RRIC 100 masih memungkinkan untuk dikembangkan, tetapi harus
dilakukan secara hati-hati baik dalam penempatan lokasi maupun sistem
pengelolaannya. Klon GT 1 dan RRIM 600 di berbagai lokasi dilaporkan
mengalami gangguan penyakit daun Colletotrichum dan Corynespora.
Sedangkan klon BPM 1, PR 255, PR 261 memiliki masalah dengan mutu lateks
sehingga pemanfaatan lateksnya terbatas hanya cocok untuk jenis produk karet
tertentu. Klon PB 260 sangat peka terhadap kekeringan alur sadap dan
gangguan angin dan kemarau panjang, karena itu pengelolaanya harus
dilakukan secara tepat.
Potensi produksi lateks beberapa klon anjuran yang sudah dilepas

b. Investasi dan Anilisis Finansial Usaha Perkebunan Karet
Tanaman karet memerlukan waktu 5-6 tahun untuk dapat disadap, oleh
karena itu pembangunan perkebunan karet memerlukan investasi jangka
15
panjang dengan masa tenggang 5-6 tahun. Biaya investasi dan pemeliharaan
TBM dan TM

c. Pengembangan Agribisnis Karet di Indonesia
Dengan kondisi harga karet sekarang ini yang cukup tinggi, maka momen
tersebut perlu dimanfaatkan dengan melakukan percepatan peremajaan karet
rakyat dengan menggunakan klon-klon unggul, mengembangkan industri hilir
untuk meningkatkan nilai tambah, dan meningkatkan pendapatan petani.
Strategi di tingkat on-farm yang diperlukan adalah : (a) penggunaan klon
unggul dengan produktivitas tinggi (2-3 ton/ha/th); (b) percepatan peremajaan
karet tua seluas 400 ribu ha sampai dengan tahun 2009 dan 1,2 juta ha sampai
dengan 2025; (c) diversifikasi usahatani karet dengan tanaman pangan sebagai
tanaman sela dan ternak; dan (d) peningkatan efisiensi usahatani. Sedangkan di
tingkat off-farm adalah : (a) peningkatan kualitas bokar berdasarkan SNI; (b)
peningkatan efisiensi pemasaran untuk meningkatkan marjin harga petani; (c)
penyediaan kredit untuk peremajaan, pengolahan dan pemasaran bersama; (d)
pengembangan infrastruktur; (e) peningkatan nilai tambah melalui
pengembangan industri hilir; dan (f) peningkatan pendapatan petani melalui
perbaikan sistem pemasaran.
(Chairil Anwar, Lembaga Riset Perkebunan Indonesia)


Berita | Gambar | Jajak | Forum | Kegiatan | Index Saham

  Copyright PTPN IX (Persero)




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.